PARIMO – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diminta melakukan klarifikasi atas usulan pejabat yang akan menempati salah satu jabatan eselon IV.
Tujuannya untuk untuk mengetahui rekam jejak pejabat eselon IV, sebelum menempati beberapa jabatan, diantaranya kekosongan jabatan Kepala Bagian Program dan Kepala Bagian Keuangan.
“Ini berdasarkan instruksi Pak Sekretaris kabupaten (Sekkab), sebelum dilakukan pelantikan atas pejabat eselon IV nanti,” ucap Kepala BKSDM Parimo, Ahmad Saiful, di Ruang kerjanya, Jum’at (23/07).
Kepala BKSDM Parimo, Ahmad Saiful mengatakan, langkah ini diambil untuk menghindari beberapa pejabat bermasalah, dengan temuan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng beberapa periode sebelumnya.
“Ini berdasarkan instruksi Pak Sekkab, sebelum dilakukan pelantikan atas pejabat eselon IV nanti,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, langkah yang diambil oleh pimpinan adalah sebagai upaya meminimalisir temuan BPK. Karena seperti diketahui ada beberapa pejabat yang ada tengah menyelesaikan pengembalian tersebut.
Pihaknya menilai, hal itu merupakan terobosan baru dalam pengusulan pejabat yang di promosikan, sebelum melantik pejabat, perlu mengetahui profil dan kinerja setiap pejabat sebelum menerima beban tanggung jawab.
“Jangan karena faktor kedekatan. Ketika diberikan jabatan, tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Ia menuturkan, klarifikasi dijadwalkan dimulai pada Senin 26 Juli hingga Rabu 28 Juli 2021 nanti, melibatkan Sekkab serta Kepala Inspektorat Parimo.
Setelah mendapatkan hasil klarifikasi, pihaknya menjadwalkan pelaksanaan pelantikan. Pelantikan pejabat eselon IV di jajaran Pemkab Parimo akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Selain mengisi beberapa kekosongan jabatan, pelantikan juga dilakukan bertujuan untuk persiapan pengalihan pejabat fungsional pada Desember 2021 mendatang,” tutupnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
