PARIMO – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mengikuti Launching peluncuruan kompentensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) yang ke-4 secara virtual.
Kegiatan yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berlangsung di Ruang Kerja Bupati Parimo, Kamis (17/02).
Asisten Deputi Transformasi Digital Publik Menpan-RB, Yanuar Ahmad mengatakan, pelaksanaan Launching kompetensi P4 bertujuan menjaring, mendokumentasikan, mendesiminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik.
“Pada tahun 2022 ada penambahan Kementerian ikut dalam Kompetisi P4, adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai anggota baru,” ungkapnya saat melakukan virtual.
Ia mengatakan, kegiatan Kompetisi P4 di buka mulai tanggal 18 Februari hingga 14 April 2022 mendatang, pendaftaran peserta dibuka melalui situs yang telah disiapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dokumen oleh tim penilaian.
Dalam kegiatan itu, akan dipilih 51 peserta terbaik yang terdiri dari 6 Instansi Pemerintah, 30 Instansi Pemerintah umum, dan 15 Perwakilan dari unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Sementara, Deputi Pelayanan Publik KEMPAN-RB, Diah Natalisa menuturkan, perjalanan tentang sejarah lampau, masa sekarang dan masa depan memasuki dua momentum penting yaitu Globalisasi dan Revolusi Industri yang diistilahkan empat titik kosong, yang menurut riset terdampak 3 ribu kali lebih dasyat dari efek Revolusi Industri yang pertama pada abad 18 silam.
“Penggunaan Teknokogi dieksploitasi tanpa terbatas, melalui rancangan dunia yang bukan lagi berada pada ruang fisik namun masa depan virtual,” jelasnya.
Ia menambahkan, teknologi menjadi puncak peradaban manusia. Paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara, melalui Pemerintah dapat mentransformasi dalam merespon perubahan.
“Dampak transformasi pemerintahan tampak signifikan tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik, sehingga pemerintah percaya diri menjalankan program kerjanya, tidak hanya meningkatkan kapasitas negara untuk pembangunan Nasional,” tutupnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
