PALU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dimana salah satunya yaitu, tentang ketersediaan pangan di daerah.
Tito Karnavian mengatakan, bahwa sesuai arahan Presiden agar memastikan ketersediaan pangan di daerah serta menjaga sinergitas antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang kemudian kontrol langsung ketersediaan pangan dengan turun langsung ke pasar-pasar.
“Kalau tidak bisa kepala daerahnya, paling tidak tugaskan kepala dinas perdagangan atau satgas pangan untuk mengecek langsung ke tingkat pasar,” ujar Mendagri RI Tito Karnavian, Senin (27/2).
Tito menjelaskan, intervensi pemerintah pusat yakni, harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti ; BBM, Gas rumah tangga, transportasi udara, tarif PLN kemudian ada regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah seperti air minum, beras, minyak goreng.
Sementara itu, Pemda diharapkan dapat mengendalikan harga-harga yang memang berubah sesuai dengan mekanisme pasar yang disebut dengan volatile price, terutama pangan seperti cabe, bawang merah, ikan kembung, ayam ras, beras, telur, daging.
“Diharapkan agar kepala daerah mengambil langkah inovasi untuk menyelamatkan rakyatnya agar kerjasama antar daerah,” lanjut Tito.
Mendagri juga meminta kepada kepala daerah agar berperan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal pengendalian inflasi di daerah. Setidaknya dalam sebulan sekali melakukan rapat terkait pengendalian inflasi di daerah.
Diharapkan, dengan dilakukannya rapat tersebut, dapat diketahui peta daerah mana yang naik serta apa komoditas yang menyebabkan naik, serta dapat melakukan koordinasi dan intervensi untuk mengendalikan inflasi.
Mendagri juga menyoroti beberapa daerah yang semenjak diadakan rapat pengendalian inflasi sampai hari ini, sama sekali tidak pernah melakukan rapat terkait mengenai pengendalian inflasi baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.
Perlu diketahui, angka terendah untuk penyumbang inflasi Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara dengan angka 3,47 sedangkan yang tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat 6,81.
Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota yang terendah yaitu Pemerintah Kota Sorong dengan angka 3,23 dan yang tertinggi Pemerintah Kota Kotamobagu dengan angka 7,42
Sementara penyumbang inflasi terendah untuk tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu ; Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan angka 3,78 sedangkan yang tertinggi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan angka 7,78.
Di akhir pertemuan, Mendagri menyampaikan secara umum yang perlu diwaspadai adalah masalah beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, telur, ayam ras, bawang putih dan ikan kembung sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat melalui stakeholder yang terkait.
Diharapkan setiap daerah juga mengidentifikasi permasalahan di daerah masing-masing terutama volatile goods yaitu komoditas mudah berubah harganya dikarenakan mekanisme pasar supply and demand.
“Sekali lagi ini adalah pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita, amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali”, tutup Mendagri.
Sementara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara daring diruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.Turut Hadir dalam Rakernas tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Deputi Kerawanan Pagangan dan Gizi Bapanas, Stafsus Mendag Bidang Hubungan Antar Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Mentan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Staf Ahli Tk II Ekku bidang Ekkudag Panglima TNI, kepala daerah se Indonesia.
Reporter: IRMA/***
Editor: NANANG
