PALU – Program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang menjadi salah satu program idola Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi mendapat sorotan dari Sekretaris Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate.
Saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI, di halaman Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Jum’at (28/06). Hidayat menyampaikan, sejak dicanangkan dibeberapa kabupaten/kota di Sulteng, hingga kita belum memperlihatkan hasil yang nyata.
“Belum ada kegiatan yang nyata dari sektor terkait. Kampung KB pada dasarnya merupakan upaya-upaya pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah bersangkutan,” ucapnya.
Hidayat berharap, ke depan slogan Kampung KB dibuat seperti slogan yang diusung Harganas tahun ini yakni “Kampung KB, Kampung Kita Semua”. Menurutnya, dengan slogan tersebut, maka diharapkan bahwa kampung KB bukan hanya milik BKKBN.
“Jadi pola pikir kita tidak hanya berhenti di output, tetapi sudah lebih kedampak. Karena kampung KB digarap secara berkelanjutan. Sekali lagi niat kita adalah meningkatkan kualitas SDM, minimal ada 4 indikator,” terangnya.
Empat indikator tersebut, yakni, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), program kesehatan, program pendidikan dan program peningkatan daya beli masyarakat atau ekonomi. Karena baginya banyak yang berkait dalam hal tersebut, tergantung cara berkomunikasi dengan mitra, baik secara tertulis juga lisan.
“Dari istilah kampung KB saja semua mitra kerja sudah tahu bahwa itu programnya BKKBN,” jelasnya.
Terpisah, Plt Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton membenarkan bahwa sejauh ini kampung KB belum menunjukan hal yang nyata. Tetapi, menurutnya, hal tersebuat tidak boleh serta merta menyalahkan pihak BKKBN.
“Kami hanya membentuk wadah. Setelah dicanangkan maka pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang melaksanakannya,” katanya.
Tenny menyebutkan, ada beberapa factor sehingga program tersebut tidak berjalan efektif, di antaranya pemerintah daerah yang tidak melakukan sosialisasi berkelanjutan.
“Lintas sektor harus sudah berperan semua di dalam. Harus peduli. Pemkab harus melakukan komando kepada OPD yang ada agar berperan di Kampung KB,” tandasnya. (YAMIN)
