PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menerima kunjungan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Dr, (HC) dr. Hasto Wardoyo ,S, PDOK, di Ruang kerja Gubernur, Kamis (3/11).
Dikesempatan itu, Hasto Wadoyo menyampaikan apresiasi kepada gubernur dan seluruh jajaran yang telah melakukan upaya masif dalam penanggulangan stunting di Sulteng.
Selanjutnya Hasto menyampaikan, kiranya gubernur memberikan dukungan terhadap penguatan Dinas P2KB di setiap kabupaten dan kota. Karena ada indikasi beberapa Pemerintah daerah akan melebur kewenangan Dinas P2KB ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Menurutnya, kondisi ini tidak mendukung penanganan stunting dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Hasto Waluyo Juga menyampaikan harapannya kepada gubernur, agar mengimbau perusahaan untuk dapat memberikan dukungan melalui dana Corporate Social Responbility (CSR) untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan stunting.
“Perusahaan bisa ambil bagian untuk mendukung program penanggulangan stunting. Bisa berupa dana , juga berupa pemberian bahan makanan bergizi untuk keluarga sasaran akan terdampak stunting,” ucapnya.
Sementara, Gubernur Sulteng menyampaikan terimakasih kepada Kepala BKKBN yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam rangka pengurangan penderita stunting di Sulteng.
Gubernur menyampaikan, dalam upaya penanggulangan stunting, pemerintah Provinsi Sulteng sudah melakukan pencanangan penurunan angka stunting di Desa Pakuli melalui program terintegrasi dengan penurunan angka kemiskinan.
“Semoga program itu dapat dijalankan terus disetiap kabupaten hingga desa,” katanya.
Terkait dengan keterlibatan perusahaan, Gubernur berjanji akan meminta kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi di Sulteng, agar dapat mengalokasikan CSR untuk ikut dalam penangan stunting di Sulteng.
Dipenghujung, Gubernur menyampaikan kepada Kepala BKKBN, bahwa pengurangan angka kemiskinan harus dilakukan dengan perubahan peradapan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan.
“Harus melalui pendidikan dan perlakuan dan penanganan khusus,” tandasnya. (YAMIN)
