PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Huisman Brant Toripalu, turut menyikapi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Isu kenaikan harga BBM itu berdasarkan beberapa pertimbangan dari pemerintah, seperti membengkaknya subsidi APBN untuk BBM jenis Pertalite dan solar serta naiknya harga minyak mentah dunia.
Bram, sapaan akrabnya, kepada media ini, Sabtu (27/08), mengatakan, pemerintah harus melakukan pertimbangan yang matang jika ingin menaikkan harga BBM, apakah kebijakan itu sudah tepat atau tidak.
Menurutnya, kenaikan harga BBM tentunya akan membebani masyarakat. Belum lagi, kata dia, kenaikannya juga akan berdampak pada kenaikan harga yang lain, termasuk harga bahan pokok.
“Jika memang pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM dengan pertimbangan akan adanya pembengkakan subsidi di APBN maka tentu harus disertai kompensasi kepada masyarakat, salah satunya lewat BLT,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Kata dia, jika hanya dinaikkan tanpa ada kompensasi, maka yang susah juga adalah masyarakat, karena ekonomi yang belum terlalu pulih pasca pandemi, tentunya akan semakin susah.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan bahwa BBM yang disubsidi itu tepat sasaran, bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar sesuai dengan tujuan subsidi itu.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Mohamad Ahlis Djirimu, SE, DEA, Ph.D mengatakan, kenaikan BBM tidak dapat dihindari akibat perang Rusia-Ukraina.
“Perlu disampaikan bahwa transaksi pembelian sifatnya perdagangan berjangka. Artinya, kontrak pembelian minyak dan gas (migas) dibayarkan sekarang bagi pengiriman 1 atau 2 bulan ke depan sesuai harga migas pada West Texas Intermediate dan/atau New York Mercantile Exchange/NYMEX,” kata Ahlis, ketika dihubungi media ini, Sabtu (27/08).
Ia menjelaskan, saat menyusun APBN, ada asumsi lifting migas (volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual) Bila asumsi ini terlampaui, maka tidak ada jalan lain selain menaikkan harga BBM.
“Konsekuensinya subsidi BBM membengkak sampai dengan 502 triliun,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Untad, Prof. Patta Tope.
“Kenaikan harga BBM dipastikan akan memicu inflasi, namun perlu kita sadari bahwa subsidi BBM sudah sangat membebani APBN,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini adalah pilihan yang sangat sulit. Selain itu, kata dia, subsidi BBM juga kebanyakan hanya menguntungkan kelompok menengah ke atas.
“Karena merekalah yang banyak memakai BBM bersubsidi,” tutup mantan Kepala Bappeda Sulteng itu. (RIFAY)
