PALU – Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LKBMN) Semester I tahun 2023 resmi dibuka pada Senin (10/7), oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Andap Budhi Revianto, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng) Budi Argap Situngkir.
Acara ini dihadiri oleh seluruh pengelola Keuangan dan BMN di tingkat wilayah di seluruh Indonesia, serta dipimpin oleh Sekjen Kemenkumham RI yang didampingi Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Sulteng menyampaikan keyakinannya, bahwa kegiatan rekonsiliasi semester I ini akan menghasilkan laporan yang berkualitas.
“Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan pra rekonsiliasi yang teliti di setiap wilayah, dengan tujuan utama menghasilkan laporan yang akuntabel dan akurat,” ucapnya, dalam keterangan tertulis diterima Media Alkhairaat.id, Selasa (11/7).
Kakanwil juga berharap agar Kemenkumham Sulteng dapat menjadi pendorong untuk meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kalinya.
Dalam acara yang dilaksanakan secara hybrid, dengan pusat kegiatan di salah satu hotel di Kota Bandung, Jawa Barat, Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Abraham Hariyanto, Kepala Bagian Program dan HUMAS Muhammad Said, serta Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan Verra Veronika turut hadir untuk memberikan dukungan.
Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto, memberikan arahan dan perhatiannya terkait pengelolaan keuangan dan BMN.
Ia mengimbau seluruh jajaran untuk menjalankan tugas dengan semangat, dedikasi, dan komitmen tinggi. Beliau juga menekankan pentingnya meningkatkan dedikasi dan komitmen untuk kemajuan Kementerian ini, serta memberikan pengabdian yang terbaik, berkualitas, akuntabel, dan profesional.
Rekonsiliasi LKBMN Semester I tahun 2023 ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas.
Diharapkan, melalui proses ini, data LKBMN dapat diperbarui dengan akurat dan mencerminkan keadaan aktual. Pemeriksaan yang teliti dan komitmen tinggi dari seluruh jajaran Kemenkumham di tingkat wilayah diharapkan dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN.
Kemenkumham RI telah mengukuhkan komitmennya untuk meraih prestasi Opini WTP yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. Para perwakilan yang mengikuti acara ini diminta untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dalam upaya mencapai target tersebut.
Dengan diadakannya kegiatan Rekonsiliasi LKBMN yang dilakukan secara teliti dan profesional, Kemenkumham RI menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangannya. Semoga langkah-langkah ini dapat membawa manfaat bagi pengelolaan keuangan dan BMN serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
