Jakarta — Kementerian Hukum Republik Indonesia mencatatkan capaian kinerja signifikan sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam memberikan pelayanan hukum semakin mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam kegiatan evaluasi kinerja hingga Desember 2025, berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Kamis.
Menanggapi capaian nasional tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus mendukung serta mengimplementasikan kebijakan dan inovasi Kementerian Hukum di tingkat daerah.
“Capaian kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, mulai dari pusat hingga kantor wilayah. Kami di Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan, inovasi digital, dan program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rakhmat.
Secara nasional, di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum berhasil menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan atau mencapai 99,48 persen. Dari layanan AHU tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihimpun mencapai Rp1,123 triliun, melampaui target tahun 2025 sebesar Rp1,09 triliun dan meningkat 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh layanan AHU kini telah berbasis digital, sehingga memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat.
Kementerian Hukum juga berperan aktif dalam menyukseskan program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui pendaftaran dan pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga akhir 2025, sebanyak 83.020 koperasi telah disahkan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum mencatat penyelesaian 385.675 permohonan KI, meningkat sekitar 15,12 persen dibandingkan tahun 2024. PNBP dari layanan KI pun mengalami kenaikan sebesar 4,16 persen menjadi Rp893,35 miliar. Pemerintah juga terus mendorong peran KI sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui pembenahan sistem royalti musik dan penguatan posisi Indonesia di forum internasional.
Selain itu, Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah produk Indikasi Geografis terdaftar terbanyak di kawasan ASEAN, yakni 261 produk. Capaian tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pelindungan hukum, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah.
Di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum mengawal reformasi regulasi nasional melalui penyusunan dan harmonisasi berbagai RUU prioritas serta ribuan peraturan pusat dan daerah. Sepanjang 2025, sebanyak 15.104 permohonan harmonisasi berhasil diselesaikan, didukung sistem e-harmonisasi dan e-pengundangan.
Pada sektor pembinaan hukum nasional, Kementerian Hukum memberikan ribuan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi serta membentuk 71.868 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, jauh melampaui target yang ditetapkan. Langkah ini dinilai strategis dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan sejalan dengan upaya kami di daerah untuk membangun budaya hukum dan menyelesaikan persoalan hukum masyarakat secara lebih cepat, sederhana, dan berkeadilan,” tambah Rakhmat.
Dalam pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Hukum menyelenggarakan berbagai pelatihan dan uji kompetensi, diikuti puluhan ribu peserta, serta membuka jurusan baru di Politeknik Pengayoman Indonesia untuk memperkuat kapasitas aparatur hukum masa depan.
Kinerja kelembagaan pun terus diperkuat melalui peningkatan indeks BerAKHLAK, reformasi birokrasi, serta penguatan pengawasan internal. Seluruh capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi transformasi digital layanan hukum, termasuk rencana peluncuran Super Apps Kementerian Hukum yang diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh layanan hukum dalam satu platform terpadu.
“Kami siap mendukung penuh transformasi digital Kementerian Hukum. Super Apps nantinya akan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan layanan hukum semakin mudah diakses oleh masyarakat Sulawesi Tengah dan seluruh Indonesia,” pungkas Rakhmat.
Dengan berbagai capaian tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis Kementerian Hukum terus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan hukum profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
