Kemenkum-HAM Sulteng Gelar Berbagai Kegiatan Semarakkan KTT G20 di Bali

oleh -
FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUM-HAM SULTENG

PALU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakkan KTT G20 Tahun 2022 di Bali.

Jumat (21/10) hari ini, Kemenkum-HAM Sulteng menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti seluruh satuan kerja.

Kanwil Kemenkum-HAM Sulteng juga telah melaksanakan doa bersama, Rabu (19/10) lalu, kegiatan Persatuan Olahraga Pengayoman (POP), pemasangan atribut G20 dan sebagainya.

“Meski KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 dilaksanakan di Bali, Kanwil Kemenkum-HAM Sulawesi Tengah turut berpartisipasi dan siap untuk menyukseskan Kegiatan Internasional tersebut,” ujar Kakanwil Kemenkum-HAM Sulteng, Budi Argap Situngkir.

Ia juga meminta seluruh jajaran untuk mendukung guna kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia.

BACA JUGA :  Besok, JPU Ekspose Perkara Penipuan dan Penggelapan Pengiriman Material Tower

“Mari kita satukan hati dan pikiran seraya berdoa agar pada pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, suasana tetap aman, kondusif, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kakanwil.

Di ajang KTT G20 sendiri, Kemenkum-HAM RI mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional.

Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

BACA JUGA :  Imam Masjid Al-Muttaqin Sebut Anwar Hafid Pemimpin yang Dibutuhkan Umat

Selain itu, Kemenkum-HAM juga bertugas melaksanakan pelayanan keimigrasian.

“Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20,” ujar Argap.

KTT akan dihadiri negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta.

“Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik,” tutupnya. */RIFAY