PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) abaikan Kementrian Agama (Kemenag) setempat dalam Kepanitian Haji, sehingga menimbulkan kesan ketidak harmonisnya dalam hubungan pemerintahan.
Bahkan dalam struktur kepanitiaan tak satupun pihak Kemenag dimasukan yang menjadi gawean lembaga vertikal dalam pelaksaan Rukun Islam ke Lima.
Kabag Kesra Pemda Parimo, Mahfuz Usman, mengaku, hubungan antara pemda dan Kemenag saat ini baik-baik saja dan tidak ada persolan dari kedua belah pihak.
“Itu hanya miskomunikasi saja, kami dengan Kemenag tidak ada masalah,” ungkapnya saat dihubungi Senin (01/07).
Kata dia, dalam pelaksanaan haji ini Kemenag Parimo sendiri memiliki tugas secara teknis baik dalam proses tata cara pelaksanaan dan sebagainya itu kewengan mereka.
Sementara, Pemkab hanya sebatas memfasilitasi soal pemberangkatan dan pemulangan jamah haji asal Parimo, jadi Kemenag bagian dari kepanitiaan ini.
“Saat ini saya lagi diluar daerah, ketika selesai kegiatan ini kami akan melakukan rapat bersama terkait pemulangan jemaah haji dan itu kami sudah melaporkan kepada bupati,” jelasnya.
Terkait tidak masuknya pihak Kemenag dalam SK itu dibantahkan pula olehnya. Menurut dia, semua yang terlibat dalam pemberangkatan dan pemulangan haji semua masuk. Baik itu, Perhubungan, Pol PP pihak Kepolisian, semua masuk di dalam kepanitiaan.
Bahkan, pimpinan Kemenag masuk dalam struktur sebagai penasehat, kemudian Kasi Haji dan Umroh masuk dan beberapa orang lainnya pula.
“Kami masukkan mereka dalam SK, jadi tidak benar kalau mereka tidak dilibatkan,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
