PALU – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mengundang pihak Pertamina dan sejumlah pihak terkait dalam rangka kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Selasa (05/04). Pada kesempatan ini, pihak Pertamina diwakili oleh Rizal Julianti dan Wira Setyawan.
RDP tersebut menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Sulteng. Selain itu juga bertujuan mencegah kebocoran subsidi BBM kepada orang atau perusahaan yang tidak berhak.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Sony Tandra itu turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Zainal Abidin Ishak, Sekretaris Komisi Abdul Karim Aljufri, beserta anggota komisi lainnya, yakni Husman Brant Toripalu, Nasser Djibran, Sri Atun, dan Aminullah BK.
Selain pihak Pertamina, pihak terkait lainnya yang turut dihadirkan adalah perwakilan Korem 132/Tadulako, dalam hal ini Kasi Intel Kolonel Inf. Rakhmat S, Irwasda Polda Sulteng Kombes Asep dan Wadir Krimsus Agus S serta perwakilan dari Biro Ekonomi dan Pembangunan yang diwakil Subhan Basir, Fadli Godal dan Farida Karim.
Ketua Komisi III, Sonny Tandra, mengatakan, kelangkaan BBM masih saja terjadi di lapangan. Hal ini ditandai dengan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ia khawatir, kelangkaan minyak ini akan berdampak pada jatuhnya pemerintahan atau rezim yang berkuasa.
“Hal ini sudah terbukti pada Tahun 1965 dan 1998, di mana kelangkaan BBM yang mengakibatkan naiknya harga-harga dan akhirnya masyarakat susah mendapatkan makanan. Akibatnya adanya demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah untuk mundur,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Irwasda Kombes Asep, mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan BBM karena adanya pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun, kata dia, pihaknya sendiri siap membantu mengawasi dan mensosialisasikan kelangkaan BBM dan penyalahgunaannya.
“Kami sudah melakukan penindakan baik di Kota Palu dan beberapa kabupaten,” ujarnya.
Ia mengungkapkan beberapa temuan di lapangan, di mana banyak mobil “siluman” yang dimodifikasi dengan tambahan tangki. Bahkan ada yang mengantre sampai dua kali menggunaka jerigen.
Sementara itu, Subhan Basir dari Biro Ekonomi dan Pembangunan, Pemprov Sulteng, mengakui bahwa pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal karena terkendala dengan anggaran.
“Kami sudah menyurat ke kabupaten/kota agar pengawasan dibantu oleh kabupaten/kota,” katanya.
Anggota Komisi III, Sri Atun, mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan RDP terkait kelangkaan BBM, namun masih saja terjadi masalah di lapangan.
“Saya masih ingat RDP beberapa waktu lalu bahwa kuota BBM kita dikurangi 15 persen. Olehnya saya memohon kepada pihak Pertamina, TNI/Polri agar mengawasi dengan benar sehingga BBM yang terbatas itu bisa terdistribusi dengan tepat,” sarannya.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi III, Abdul Karim Aljufri. Menurutnya, sudah beberapa kali dilakukan RDP dan telah diberikan solusi, namun tidak terlaksna di lapangan.
“Marilah kita laksanakan apa yang sudah menjadi keputusan,” ujarnya.
RDP pun diakhiri dengan beberapa kesimpulan, di antaranya, Pertamina dan Biru Ekonomi diminta memberikan data kuota BBM di masing-masing depot, membentuk satuan tugas BBM atau merevisi Satgas yang sudah ada Biro Ekbang.
Selanjutnya, Biro Ekbang disarankan untuk membuat surat ke BPH Migas untuk penambahan kuota BBM dan pihak DPRD sendiri akan segera berkonsultasi dengan BPH Migas. ***
