PALU- Pada akhir Agustus 2025, berbagai kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan pajak rakyat dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperlihatkan kesenjangan sosial semakin dalam.
Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti buruh, petani, guru honorer, dan nelayan, menghadapi hidup semakin sulit dengan inflasi tinggi, daya beli menurun, dan ketidakpastian pekerjaan. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam semakin marak melalui proyek-proyek strategis nasional (PSN), pertambangan skala besar, dan perkebunan sawit yang merusak lingkungan dan menambah penderitaan rakyat di daerah-daerah terdampak.
Dewan Daerah (DD) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Richard F Labiro mengatakan, konflik lahan melibatkan korporasi besar di wilayah pedesaan menjadi salah satu isu besar memicu ketegangan. Di banyak tempat, rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka sebelumnya menjadi sumber penghidupan, sementara perusahaan besar terus memperluas wilayah operasionalnya.
Selain itu, kata Richard kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan skala besar semakin memperburuk kondisi ekologis di darat, laut, dan udara. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat, nelayan, petani, dan warga desa tergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka.
“Di tengah kondisi semakin sulit ini, pemerintah dan aparat keamanan menunjukkan sikap represif terhadap aksi-aksi demonstrasi digelar oleh rakyat,” ujarnya.
Richard menjelaskan, kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan, seperti terjadi pada demonstrasi 28 Agustus 2025 mengakibatkan tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dan ratusan orang lainnya yang ditangkap dan terluka, semakin memperburuk keadaan.
“Aksi demonstrasi awalnya dimulai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan merugikan rakyat, kini berkembang menjadi ledakan kemarahan terhadap kebrutalan aparat,” katanya.
Menanggapi situasi tersebut, Eksekutif Daerah (ED) WALHI Sulawesi Tengah Sunardi Katilii, mengimbau agar gerakan perjuangan rakyat dilakukan dengan lebih terorganisir dan memiliki sikap politik jelas. Isu-isu menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat harus menjadi prioritas dalam memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Untuk itu, kata Sunardi pihaknya mengeluarkan seruan tegas terhadap berbagai kebijakan merugikan rakyat dan menghancurkan lingkungan hidup, serta menyerukan perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik negara.
Beberapa tuntutan utama kata Sunardi antara lain, penyelesaian konflik-konflik lahan dan ruang hidup rakyat terjadi akibat eksploitasi korporasi besar, seperti pertambangan dan perkebunan sawit, telah mengakibatkan kerusakan ekologis dan konflik sosial di masyarakat.
Pemulihan kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh operasional korporasi besar, dengan fokus pada sektor pertambangan, perkebunan, dan proyek-proyek pangan nasional.
Mengutuk keras kekerasan aparat terhadap massa aksi demonstrasi, serta mendesak penghentian praktik militerisme dan represifitas aparat terhadap rakyat yang menuntut keadilan.
Pembebasan segera seluruh peserta aksi demonstrasi yang ditangkap, serta penghentian kebijakan yang membebani rakyat miskin dan menengah dengan kenaikan pajak.
Selanjutnya, kata Sunardi pihaknya menuntut penurunan harga kebutuhan pokok (sembako), tarif dasar listrik, dan bahan bakar minyak (BBM), serta pemotongan anggaran untuk lembaga negara dan kementerian tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Menurut Sunardi prioritas anggaran harus diberikan pada sektor pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan petani.
Selain itu, kata Sunardi pihaknya menyerukan agar hak istimewa pejabat negara dicabut dan gaji mereka dipotong hingga setara dengan upah buruh rata-rata, demi mewujudkan keadilan sosial dan memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat.
Kebijakan menindas seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, serta berbagai kebijakan mempersulit kehidupan rakyat harus segera dibatalkan atau dicabut. Reformasi struktural dalam sistem ketenagakerjaan juga harus diwujudkan dengan menghapus sistem outsourcing, mewujudkan kepastian kerja yang layak, dan memberikan upah seimbang.
Sukardi mengatakan, pihaknya mendesak agar dilakukan reformasi terhadap aparat kepolisian dan militer, dengan menurunkan anggaran untuk TNI dan Polri. Seluruh kebijakan dan alokasi anggaran tidak mendukung kesejahteraan rakyat harus dipotong, sementara dana tersebut harus dialokasikan untuk penguatan sektor-sektor publik langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar rakyat.
“Semua ini adalah langkah-langkah diperlukan untuk mengubah sistem ekonomi-politik kini berorientasi pada kepentingan korporasi dan elit negara, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan,” katanya.
Akhirnya, kata Sunardi pihaknya menegaskan pentingnya pembangunan industrialisasi nasional berdaulat, yang sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Semua kebijakan ini harus menjadi bagian dari perjuangan bersama untuk keadilan sosial dan lingkungan, demi masa depan lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.***
