PALU – Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Sandra Tobondo menyampaikan penyiapan lokasi pengembangan Kawasan Pangan Nusantara dan food estate Rp15 ribu Hekto Are (Hektar) sebagaimana permintaan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Lahan ini untuk lahan ekstensifikasi dengan komoditas utama tanaman jagung dan kedelai.
Namun berdasarkan informasi dan usulan kabupaten dan kota, telah terdata luasan potensi lahan Sulteng, justru melebihi 50 hektar. Data itu terdiri dari sebesar 29.517 Ha, serta perluasan areal tanaman baru komoditas jagung seluas 42.823 Ha.
“Usulan KPN baru diperoleh dari empat kabupaten Donggala seluas 19,433 Ha, Kabupaten Toli-Toli seluas 3.450 Ha, Kabupaten Sigi seluas 4.358 Ha, dan Kabupaten Parigi Moutong seluas 300 ha,” ujar Kepala Bapedda Provinsi Sulteng, Sandra Tubondo, Rabu (13/7).
Selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan bahwa gubernur telah menetapkan lokasi fokus untuk tahun 2022 dan 2023 yaitu di Kabupaten Donggala, Sigi dan Toli-Toli.
Sandra Tobondo menyampaikan bahwa Program Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara sudah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai pula dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, untuk memperjuangkan Sulteng menjadi KPN sangatlah berat, karena banyak daerah yang menginginkan. Sebab daerah yang menjadi KPN akan mendapat dukungan anggaran dan pembinaan dan peralatan untuk meningkatkan produksi pangan nusantara.
“Kita bersyukur Menko Marves Luhut Panjaitan yang membantu Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara,” katanya.
Untuk itu Gubernur mengharapkan bupati dan wali kota dapat menyukseskan Program KPN. Gubernur meminta agar terwujudnya visi bersama, maka provinsi dan kabupaten harus bersinergi.
Gubernur juga menyampaikan OPD provinsi dan OPD kabupaten dan kota, adalah mitra sejajar untuk menyukseskan ini.
“Kita harus lebih peka melihat kebutuhan dasar masyarakat. Seperti saat ini ada tanah lokasi milik Pemda di Kabupaten Poso seluas 5 Hektar, Bupati Poso meminta agar tanah itu dihibahkan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Poso. Saat ini sudah saya menyampaikan surat persetujuan DPRD Provinsi. Waktunya sudah sangat mendesak, kalau kondisi terlalu lama di DPRD, akan dicari legalitasnya agar segera lokasi tersebut dapat dihibahkan. Saya minta kepada kita harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura.
Gubernur juga menyampaikan, ke depan program peningkatan fiskal daerah. Untuk itu kebijakan, setiap investasi kedepan harus ada PI 10 persen dengan pola 6 persen untuk kabupaten dan 4 persen untuk provins. Tidak ada investasi, bila tidak PI 10 persen untuk meningkatkan fiskal daerah.
Terakhir gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bahwa kemandirian fiskal Provinsi Sulteng sudah meningkat 7 persen. Selanjutnya investasi daerah saat ini sudah mencapai 39 Triliun atau urutan ketiga terbesar secara nasional.
“Mari kita kelola potensi daerah ini dengan baik dan semoga kedepan blok migas di Teluk Tomini, segera dikelola dengan baik, agar dapat mempercepat peningkatan fiskal daerah kita untuk dipergunakan membangun daerah ini,” imbuhnya.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
