PALU- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir menyatakan komitmen pastikan layanan hukum dan hak asasi manusia di Sulteng berjalan lancar.
“Kami semua berkomitmen penuh untuk memberikan layanan terbaik baik supremasi hukum dan pemajuan ham di Sulawesi Tengah (Sulteng) , dari berbagai hambatan ada,” kata Budi bersama Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, Seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Sulawesi Tengah saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI bertempat di Aula Kaili Kejati Sulteng, Jumat (14/4).
Kakanwil memaparkan berbagai persoalan, hambatan serta capaian kinerja diraih oleh jajarannya sejak 2022 hingga 2023, yang dinilainya mengalami perubahan signifikan dan hasil baik.
“Kami sangat bersyukur atas berkat Tuhan bisa meraih berbagai penghargaan baik pusat maupun daerah. Semoga hal tersebut terus meningkat seiring dengan RDP siang ini, kami sangat bersyukur atas kunjungan kerja bapak sekalian, pastinya bertujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan,” katanya.
RDP berjalan penuh atraktif, baik ketua bersama seluruh anggota tim komisi III, pun melontarkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan isu-isu nasional dari peraturan perundang-undangan daerah, pemasyarakatan, hingga keimigrasian.
Hambatan pasti ada, sebut dia, tetapi baik itu persoalan pelayanan hukum, isu pemasyarakatan serta keimigrasian dapat dibenahi dengan baik jika semua mampu serius dalam memperbaikinya.
“Apa menjadi hambatan ini akan jadi rekomendasi kita bahas diunit pusat, semoga saja bisa segera kita benahi bersama,” ujar Safaruddin.
Kunjungan kerja reses Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 dipimpin oleh Sarifuddin Sudding turut ditemani oleh Novri Ompusunggu, Irjen. Pol. (P). H. Safaruddin, I Wayan Sudirta, Benny Kabur Harma, Heru Widodo, serta Romo H.R Muhammad Sayafi’i.
Dalam RDP juga turut diikuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulteng, Pengadilan Tinggi Agama Sulteng, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulteng.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
