PALU – Setelah resmi mendapatkan surat keputusan (SK) dari Ketua Utama Alkhairaat Habib Sayyid (HS) Alwi bin Saggaf Aljufri, Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) langsung menggelar rapat perdana, Sabtu (06/04).
Rapat perdana yang dipimpin Ketua Umum PP-HPA, Ashar Yahya itu dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, Djamaluddin Mariajang, serta jajaran pengurus PP-HPA lainnya.
Sekjen PB Alkhairaat, Djamaluddin Marianjang, mengatakan, keluarnya SK PP-HPA yang ditandatangani Ketua Utama Alkhairaat, karena pengurus lama sudah demisioner sejak tahun 2021 lalu.
“Sebenarnya Ketua Utama Alkhairaat sudah memberikan kesempatan kepada PP-HPA sebelumnya untuk menyelenggarakan munas. Tapi karena sampai selesainya Muktamar Alkhairaat tidak ada juga munas, akhirnya Ketua Utama langsung mengambil alih dan mengeluarkan SK yang baru,” terang Djamaluddin.
Ia pun menyampaikan alasan mengatapa SK saat ini langsung dikeluarkan oleh Ketua Utama Alkhairaat, karena hal itu sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Alkhairaat hasil Muktamar di Dolo, beberapa waktu lalu belum, bersamaan dengan SK semua Badan Otonom (Banom) Alkhairaat lainnya.
“Jadi silahkan pengurus yang sudah mendapatkan SK untuk jalan dan segera mempersiapkan munas,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada pengurus PP HPA yang baru agar senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan PB Alkhairaat agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga pengurus wilayah dan daerah agar berkoordinasi dengan Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat di daerahnya masing-masing.
“Pengurus PP HPA yang baru ini silahkan membentuk kepengurusan baru di tingkat wilayah dan daerah jika memang pengurus lama sudah tidak aktif lagi,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-HPA, Ashar Yahya, menyampaikan, tugas utama kepengurusan PP-HPA yang baru ini adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang belum terlaksana sejak tahun 2021 lalu.
Namun sebelum pelaksanaan munas, kata dia, akan dilaksanakan dulu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan menghadirkan semua pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia.
“Dalam Rakernas itu, selain membahas agenda munas juga akan dibahas pengaderan nasional. Jadi, ini mungkin baru pertama ada pengaderan nasional HPA,” papar Ashar Yahya.
Dalam pengaderan nasional itu, kata dia, materi dibagi dua, yakni internal berkaitan dengan ketauhidan, ke-Alkhairaat-an, serta amalia-amalia lainnya. Kemudian materi eksternal berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum.
“Kalau materi internal, ya kita gunakan modul pengaderan yang sudah berjalan selama ini. Namun untuk materi eksternal kita gunakan pematerinya para menteri,” jelasnya.
Kata dia, pelaksanaan rakernas, munas dan pengaderan nasional diagendakan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang, sehingga tidak ada kesan ada unsur politik. *
