PALU- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Budi Argap Situngkir memastikan, minimal 95 persen jajarannya menggunakan produk dalam negeri (PDN), dalam setiap pengadaan barang dan jasa.
“Tahun lalu jajaran kanwil Kemenkumham Sulteng PDN di atas 95 persen,mudah-mudahan tahun ini lebih dari itu,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulteng Budi Argap Situngkir usai membuka dan mengunjungi stand Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengusung tema “Merdeka belanja produk dalam negeri wujudkan kemandirian bangsa” di Bangsal Garuda, Kanwil Kemenkumham Sulteng, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, Senin (11/9).
Ia menjelaskan, di jajaran kanwil Sulteng, hanya kantor Imigrasi ada yang menggunakan produk bukan dalam negeri.
“Kalau pemasyarakatan, kanwil dan lainnya semua menggunakan produk dalam negeri,” kata Budi turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sulteng Raymond J.H Takasenseran, beserta jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Apalagi sekarang ucap dia, pihaknya mengedukasi dengan melakukan temu bisnis ke VI, supaya mencintai produk dalam negeri.
“Kalau kita tidak membeli produk dalam negeri bagaimana mereka mau mengembangkan usahanya untuk bersaing,” ucapnya.
Olehnya ia mengajak, untuk mendukung dan mencintai produk dalam negeri. “Jadi jajaran Kumham itu sudah tidak ada lagi produk yang dibeli tanpa izin,” tuturnya.
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu Sahedi menyatakan mendukung pembelian produk dalam negeri. Dan selama ini sudah berjalan,sepanjang apa yang kita butuhkan tersedia di aplikasi produk dalam negeri.
“Kecuali ada memang barang tertentu seperti printer paspor menggunakan produk luar negeri sebab memiliki spesifikasi khusus untuk keamanan belum tersedia produk dalam negeri,” pungkasnya.
Hal sama disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi Didik Niryanto menjelaskan, untuk seluruh pakaian warga binaan (Wabin) dan peralatan alat tulis kantor (ATK) semua menggunakan produk dalam negeri.
Dalam temu bisnis ke VI tersebut, melibatkan sedikitnya 10 usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebar di Kota Palu dan termasuk mitra usaha.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
