PALU- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir, menegaskan pentingnya integritas dalam mewujudkan peraturan yang berpihak kepada seluruh masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Gelar Pendalaman Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan di Aula Kebangsaan pada Selasa (13/6).
Kakanwil Kemenkumham Sulteng menyatakan bahwa integritas adalah hal yang paling utama dalam proses perancangan peraturan.
Ia menekankan bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok orang, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Kakanwil juga mengungkapkan kegembiraannya atas sinergi yang baik antara Kanwil dengan para akademisi.
Ia berharap kerja sama ini dapat terus dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh perancang perundang-undangan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng. Agus Lanini, Lektor Kepala Bagian Hukum Internasional Universitas Tadulako, juga menjadi pemateri dalam acara tersebut.
Ia memaparkan metode Roccipi dan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan partisipatif untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari peraturan perundang-undangan yang dibuat.
Agus Lanini menyambut baik fokus Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng pada integritas.
Ia menyatakan bahwa naskah akademik telah menjelaskan dengan jelas tujuan dibuatnya peraturan tersebut.
“Kolaborasi antara Kantor Wilayah dan akademisi dapat terus berlanjut di masa depan,” harapnya.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
