PALU- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan 2023 minimal setengah Kabupaten/Kota Sulteng dapat raih penghargaan Kabupaten/Kita Peduli HAM (KKPHAM).
“Kami berharap minimal setengah Kabupaten/Kota harus dapat,” kata Kakanwil Kemenkum dan HAM Sulteng, Budi Argap Situngkir, usai pemaparan evaluasi kinerja tahun 2022, di Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sulteng, di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Rabu (21/12).
Makannya kata dia, harus bergerak , memang anggaran di HAM minim, Sehingga edukasi ke daerah berkurang atau terbatas. Mudah-mudahaan tahun depan bisa.
“Kami sudah mengajukan penambahan anggaran dan kami juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah,”katanya.
Indikator menjadi daerah peduli HAM sendiri jelas dia, layanan berbasis disabilitas. Misalnya kantor-kantor terdapat jalur disabilitas, toiletnya, penunjuk arah dan lainnya.
“Layanan itu harus dibedakan dengan orang normal. Sebagai bangsa bermartabat harus kita dukung, semoga tahun depan terwujud makin banyak Kabupaten/kota bisa mereka dorong,” imbuhnya.
Sebelumnya, KemenkumHAM RI mengganjar empat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai Kabupaten/Kota peduli HAM (KKPHAM), yakni, Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Buol.
Penghargaan itu, berhasil diraih oleh daerah atas sinergitas antara pihak Kemenkumham setempat bersama dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulteng.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
