PALU_Mengusung semangat Naheba atau hebat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mewujudkan kinerja berdampak kepada seluruh masyarakat, Selasa, (2/1).
“Selamat Tahun Baru 2024, tentunya harapan kedepan adalah bagaimana kita implementasikan semangat Kumham Sulteng Naheba guna mewujudkan kinerja kita hasilkan berdampak bagi seluruh masyarakat,” harapnya.
Hermansyah mengungkapkan, bahwa kata Naheba berasal dari bahasa suku kaili dipilih guna meningkatkan sikap optimis bagi jajarannya, tidak sibuk sekadar sibuk, namun semua pekerjaan mesti memiliki hasil atau prestasi baik.
“Naheba jadi jargon kita, ini adalah upaya kita agar lebih fokus dalam menunaikan tugas memiliki hasil baik, jadi jajaran kami bukan hanya sekadar sibuk saja, tapi semuanya ada hasil jelas, baik untuk Kementerian ataupun Pembangunan daerah kita cintai ini,” tambahnya.
Ia pun menjelaskan bahwa dalam waktu dekat seluruh jajarannya melakukan penandatanganan pakta integritas serta Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani (WBBM) Hal tersebut menjadi penambah daya dorong dari terwujudnya reformasi birokrasi berdampak di wilayah kerjanya.
“Dalam waktu dekat kita semua, dari satuan kerja pemasyarakatan hingga keimigrasian se-Sulteng tandatangani pakta integritas, jadi ini adalah langkah awal kita dalam menapaki reformasi birokrasi lebih berdampak dari sebelumnya, semoga saja lancar,”pungkasnya.
Sementara Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam rapat kerja targetkan capai dua kali lipat pendaftaran kekayaan intelektual di Tahun 2024.
“Kalau saja tahun kemarin kita sukses mencapai seribu lebih pendaftaran, maka tahun ini kita mesti mencapai pendaftaran kekayaan intelektual dua kali lipat dari itu. Ini adalah target yang sangat mesti dibarengi dengan komitmen kita semua,” ujar Aida Julpha Tangkere Kepala Subbidang Pelayanan KI.
Aida pun menjelaskan bahwa target percepatan yang digaungkan mesti meraup presentase 200 persen, fokus perhatian pun ia sematkan pada jenis kekayaan intelektual Indikasi Geografis.
“Bapak Menteri telah tetapkan bahwa tahun 2024 adalah tahunnya Indikasi Geografis. Ini mesti kita ambil langkah cepat dan tepat, memastikan apa kita kerja dapat mencapai hasil maksimal. Kalau bisa capai 200 persen,” terangnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa jalinan kerja sama bersama Pemerintah Daerah setempat merupakan suatu hal terpenting, ia menyebut bahwa suksesnya perlindungan KI bukan hanya melindungi aset daerah melainkan turut menambah nilai ekonomis dari suatu barang atau hasil karya yang diciptakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah.
“Sinergitas bersama Pemerintah Daerah setempat mesti lebih tinggi lagi, ini adalah komitmen kita dalam pembangunan daerah disini,” pungkasnya. (**/IKRAM)
