PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, memimpin pertemuan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di ruang rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (29/04).
Hadianto mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan dan memadukan rencana kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.
“Kita coba satukan dan padukan bersama-sama agar bisa menghasilkan rencana kerja yang betul-betul terukur dan SOP yang betul-betul implementatif. Ini sangat penting sekali,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target, maka pada tahun 2026 Kota Palu akan mengalami penurunan signifikan dalam APBD, dari sekitar Rp1,8 triliun menjadi hanya sekitar Rp1,2 triliun.
Menurutnya, hal ini berdasarkan skema alokasi dari pemerintah pusat yang menetapkan porsi pendanaan sebesar 70 persen dari Transfer ke Daerah (TKD) dan 30 persen dari PAD.
“Kalau PAD kita tetap di angka Rp404 miliar seperti tahun 2024, maka kita hanya akan menerima sekitar Rp700 miliar dari pusat. Total APBD kita bisa turun drastis, dan ini tidak boleh kita anggap sepele,” ujarnya
Hadianto menambahkan beban belanja wajib, seperti belanja pegawai yang mencapai Rp700 miliar, pendidikan sekitar Rp200 miliar, dan kesehatan sekitar Rp150 miliar.
Menurut dia, tanpa peningkatan kinerja dan perencanaan yang baik, seluruh anggaran hanya akan habis untuk belanja wajib tanpa ruang untuk pembangunan lainnya.
“Saya ingin SOP ini menjadi alat evaluasi kinerja pimpinan OPD dan jajarannya. Dengan begitu kita tahu di mana letak kekurangan dan permasalahannya. Penilaian bagus tapi target tidak tercapai, berarti ada masalah di prosesnya,” jelasnya
Reporter : */Hamid
Editor : Rifay
