PALU – Jembatan penghubung jalur Trans Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar) ditutup karena mengalami keretakan berat hingga nyaris putus.
Peristiwa itu diduga dampak dari aktivitas tambang galian C di wilayah itu.
“Kita harap pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup memanggil para pengusaha tambang di wilayah itu, ” kata Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, di Palu, Jumat (07/04).
Menurutnya, jembatan yang letaknya di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu itu bukan rusak begitu saja. Namun Muslimun menduga akibat banyaknya material yang terbawa saat hujan dengan intensitas tinggi melanda Kota Palu, akibat adanya aktivitas galian c di hulu sungai.
Pemanggilan para pengusaha galian C sendiri, diakuinya untuk mengevaluasi pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) telah sesuai atau tidak.
“DLH punya kewenangan untuk memanggil mereka. Kita liat bersama apakah perusahan disana sudah menjalankan UKL-UPL mereka atau tidak. Karena UKL-UPL itu seharunya dievaluasi setiap tahunya,”lanjut Muslimun.
Politisi Nasdem ini juga menjelaskan, jika ada perusahan yang tidak melaksanakan UKL-UPL sesuai prosedur. Maka pemerintah berhak merekomendasikan pencabutan izinya.
Kerusakan akibat aktivitas galian c, menurutnya buka baru pertama terjadi. Ada banyak contoh nyata, seperti jalan raya yang berlubang, yang seharunya perusahan tambang tidak menggunakan fasilitas umum.
“Ini baru hujan sehari, belum hujan berhari-hari. Kita tau, kalau tidak ada aktivitas pertambangan di hulu sungai kemungkinan rusak jembatan itu sangat kecil, karena tidak ada material yang terbawa,” bebernya.
Meski galian C menjadi salah satu sumber pendapatan dan pemberdayaan bagi masyarakat Palu, namun pemerintah tidak boleh serta merta mengabaikan dampak dari galian C.
Sehingga ditegaskan, dirinya akan seger mengkomunikasikan ke pimpinan komisi agar DLH segera melakukan evaluasi kepada para pengusaha galian c.
“Jika terjadi kerusakan seperti ini, siapa pihak yang paling bertanggung jawab?. Apakah kembali dibebankan ke pemerintah kota untuk bertanggung jawab?, makanya kita perlu duduk bersama mencari solusi terbaik,” tandas Muslimun.
Hingga saat ini terjadi antrian panjang kendaraan di wilayah itu. Bagi pengendara yang nekad, rela menerobos sungai.
Editor : Yamin
