PALU – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pencegahan Politik identitas bagi pemuka agama, di Salah satu hotel di Kota Palu, Senin (20/03).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu keghidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama, yang aman damai tenteram dan kondusif menuju Pemilu 2024 yang berkualitas dan bermartabah.
Ketua Panitia, Rusli Takunas menyampaikan, peserta dalam kegiatan itu para tokoh-tokoh lintas agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas-ormas Islam, yakni Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Alkhairaat, DDI dan FKUB.
Ketua FKUB Sulteng, Prof. Zainal Abidin menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan, karena politik identitas bisa mengganggu kerukunan dan kedamaian. Karena Poltik identitas selalu mengedepankan persamaan-persamaan yang bisa menyebabkan perkotak-kotakan kelompok.
“Kami berpendapat perlu dilakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh agama, karena tokoh agama ini yang akan memberikan pengertian kepada umat, agar tidak mengedepankan politik identitasm” katanya.
Menurutnya, berbahaya jika mengedepankan politik identitas. Kasus misalnya di Jakarta menjelang Pemilu tahun 2019 terjadi sesuatu yang di luar nalar. Ada tokoh dari kelompok yang mengeluarkan statemen bahwa bagi yang mendukung calon A, jika dia meninggal dunia nanti tidak usah disholatkan.
“Ini sangat bahaya, padahal tidak ada hubungannya itu pemilihan dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan menurut saya, ketika kita berdemokrasi kita boleh memilih pemimpin atau wakil-wakil kita walaupun tidak seagama dengan kita. Ketika dia bisa membawa aspirasi kita, bisa mewjudkan harapan-harapan kita walaupun kita berbeda agama. Inilah harapan kita nanti dengan menghilangkan politik identitas,” terangnya.
Bahkan Prof. Zainal mengatakan, FKUB berencana meminta fatwa dari majelis-majelis agama untuk mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa politik identitas itu haram. Karena kekhawatiran atas politik identitas yang akan mengakibatkan perpecahan dan perkotak-kotakkan.
“Karena ketika sudah habis Pemilu, orang di atas sudah berpeluk-pelukkan dan kita yang di bawah masih berkoar-koar, itu masalah. Itulah nanti kita berikan pendewasaan kepada masyarakat bahwa inilah calon pemimpin yang tidak dilihat dari sukunya atau agamanya, tapi inilah orang-orang yang memiliki kualitas yang bisa membawa aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan itu diisi dengan sejumlah materi. Pertama, peran lembaga legislatif dalam melakukan sinergitas menujudkan Pemilu damai Sulteng yang disampaikan Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira. Kedua, arah dan kebijakan Kemenag dalam mencegah politik indentitas oleh, Ulyas Taha. Tiga, menangkal potensi polarisasi dan politik identitas pada Pemilu 2024, oleh Komisioner KPU Sulteng. Empat, analisis politik identitas dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Sulteng, oleh Farrudin Yambas. Politik indentitas dan implikasinya, oleh ketua FKUB Sulteng. (YAMIN)
