PALU – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), HM Arus Abdul Karim menyatakan siap, jika masih dipercayakan untuk memimpin Pemuda Pancasila pada periode berikutnya.
“Kalau misalnya dari 12 kabupaten/kota meminta Arus Abdul Karim tetap memimpin Pemuda Pancasila Sulteng, maka itu dikembalikan kepada saya. Sebagai kader, saya tidak bisa menolak,” tegas Arus Abdul Karim, kepada wartawan, di Sekretariat MPW Pemuda Pancasila Sulteng, Ahad (23/10).
Kata dia, suara-suara Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di kabupaten/kota tetap menjadi catatan dalam proses pemilihan Ketua MPW yang akan berlangsung tanggal 29-30 Oktober nanti.
“Jadi kita tetap mendengarkan suara MPC, karena merekalah yang punya anggota. MPW hanya sebagai koordinator, bagaimana mengelola program kerja yang sudah kita telorkan di setiap muswil. Ada hal yang memerlukan ruang untuk berdiskusi, melakukan kajian dan melakukan pendalaman. Jadi tidak serta merta. Tapi dalam konteks saya sebagai kader, saya harus siap,” tekannya.
Sejauh ini, kata dia, berdasarkan tradisi pemilihan ketua di Pemuda Pancasila, biasanya akan melihat pada tingkat senioritas, namun tetap tidak menutup peluang untuk kader yang memiliki nilai lebih.
“Jadi bukan berarti Pemuda Pancasila tidak memberikan kesempatan kepada kader. Kalau ada kader yang mau maju, silahkan, tidak ada masalah. Makanya nanti tergantung suara-suara MPC,” tambahnya.
Ia mengaku bersyukur karena saat ini pengurus Pemuda Pancasila sampai di tingkat PAC (Pengurus Anak Cabang) sudah mengalami kemajuan. Ia mencontohkan PAC di delapan kecamatan yang ada di Kota Palu. Dulu, kata dia, masih ditemui ada kader yang penuh tato di badan.
“Tapi sekarang, di belakang nama mereka sudah ada macam-macam titel. Itu artinya sudah ada kemajuan yang telah dilakukan Pemuda Pancasila, khususnya di Kota Palu ya,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng itu.
Selama memimpin Pemuda Pancasila, ia selalu meminta agar ada pemberdayaan kepada para kader di semua level.
“Dan sekarang ini, mulai dari kepala dinas, kepala daerah, sampai di tingkat kelurahan dan camat kita ada kader. Faktanya seperti itu dan sangat beralasan sekali yang menurut ukuran kita semua syarat sudah dimiliki sehingga pantas mereka ada di sana,” katanya.
Menyikapi tahun politik yang akan datang, ia pun menginstruksikan kader Pemuda Pancasila di semua tingkatan agar mampu mengambil peran, apakah di level kabupaten, kota ataupun provinsi.
Sementara itu, Sekretaris MPW PP Provinsi Sulteng, Amran Bakir Na’i, mengaku sudah terlibat dalam kepanitiaan di beberapa kali muswil.
“Kebiasaan kita kalau sudah selesai pembahasan dalam muswil, maka akan masuk pada pemilihan. Sepengetahuan saya, belum pernah dilakukan pemilihan di MPW PP Sulteng. Selama ini selalu aklamasi,” ungkap Amran.
Ia mengatakan, jika melihat perjalanan sejarah Pemuda Pancasila di Sulteng, ketua pertamanya adalah Muhammad Yusuf Karma, kemudian Rusdy Mastura, lalu ke Longki Djanggola dan kembali lagi ke Rusdy Mastura. Setelah itu ke Arus Abdul Karim sampai sekarang.
“Jadi masih berkutat di sekitar itu. Untuk persyaratannya, sudah disampaikan bahwa terkait senioritas. Apakah itu dari eksekutif atau politisi, ketua MPW sudah sampaikan, pokoknya semua strata,” katanya.
Ia pun mengakui keberadaan kader yang banyak menempati posisi strategis, baik di level pemerintahan maupun legislatif. Namun, kata dia, jabatan tersebut didapatkan dari kualitas yang terukur.
Sesuai hasil muscab yang sudah berjalan, lanjut Amran, Ketua MPC Pemuda Pancasila di Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan dan Sigi adalah Bupati. Selanjutnya di Tojo Una-Una dan Tolitoli adalah wakil bupati. Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila di Banggai Laut adalah Ketua DPRD.
“Hampir semua pada posisi itu. Tapi ada juga yang dari kalangan pengusaha seperti Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banggai, Jemy Nayoan. Jadi memang semua strata. Ada yang di eksekutif, legislatif dan enterpreneur,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Pemuda Pancasila adalah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis massa, bukan organisasi politik. Namun dalam perjalanannya, sudah ada politisi-politisi yang ikut bergabung.
“Khusus di Sulteng seperti Pak Longki dan Pak Cudy, yang akhirnya memang orang melihat bahwa Pemuda Pancasila ini sebagai organisasi yang lebih politik dari partai politik,” pungkasnya. (RIFAY)
