PARIGI – Pencatutan nama pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Parigi Moutong k embali terjadi. Kali ini, nama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, Adrudin Nur digunakan meminta sejumlah uang kepada calon kepsek, menjelang pelantikan kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama se-Parimo yang dipusatkan di Pantai Mosing, Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan.
Adrudin yang dikonfirmasi membantah, bahwa dirinya tidak melakukan tindakan semacam itu, apalagi nomor handphone yang digunakan selama ini hanya satu nomor saja tidak lebih.
“Itu berita bohong, tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi menjelang pelantikan kepsek besok,” ungkapnya di Parigi, Jum’at (13/3).
Bahkan kata dia, informasi yang diterimanya oknum yang mencatut namanya meminta uang kepada kepsek bervariasi berdasarkan status sekolah, seperti SDN 1 Parigi yang diminta sebesar Rp15 juta dan ada juga Rp 12 juta.
Banyak kepsek yang mempertanyakan kepada dirinya, dan sekali lagi ia mempertegas itu tidak benar, kalau ada hal semacam itu laporkan saja ke penegakan hukum, sehingga tidak menjadi berlarut-larut.
“Kalau ada yang menghubungi dan meminta sejumlah uang jangan langgsung diberikan, pastikan dulu nomor yang mereka gunakan, apakah itu nomor saya atau bukan” tegasnya.
Sebanyak 612 kepsek dan penilik akan dilantik berdasarkan ketentuan diantaranya, kepsek yang sudah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS), kepangkatan dan lain sebagainya. Bagi yang tidak memiliki NUKS tidak akan dilantik.Kondisi ini terkadang dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan.
Belum lama ini beberapa guru mengikuti pelatihan calon kepala sekolah (Cakep) tetapi belum tentu akan dilantik karena syaratnya harus ada NUKS.
“Jadi kepsek yang akan dilantik diberikan undangan dari panitia, kalau tidak diberikan berarti tidak dilantik, jadi jangan sampai dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. (MAWAN)
