PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyampaikan, bahwa rencana pemekaran Poso, yaitu perpindahan Ibu Kota Kabupaten Poso ke Pamona dan perubahan Kabupaten Poso yang sekarang menjadi Kota Madya Poso, adalah bagian jangka panjang untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru di masa depan.
Hal itu disampaikan gubernur saat menerima rombongan pimpinan dan anggota DPRD Poso, Rabu (15/5).
Hal itu menjawab kritikan dari Wakil Ketua DPRD Poso, Muhammad Yusuf yang memprotes pemindahan Ibu Kota Poso dan menjadikan Poso Kota Madya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat.
“Saya gembira ibu ketua dan teman-teman DPRD (Poso) sudah datang,” ucap gubernur waktu menerima kunjungan di ruang kerjanya, Rabu.
Diakui gubernur bahwa Poso sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulteng dengan luas wilayah lebih dari 23 km dan 13 kecamatan, memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji.
Karena itu, agar tidak gegabah maka perlu dilakukan dahulu studi kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk menganalisanya dari berbagai perspektif.
Selanjutnya gubernur meminta biro pemerintahan dan otonomi daerah terus berkoordinasi dengan BRIDA dalam penyiapan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota Poso dan pembentukan Kotamadya Poso.
“Saya yakin Poso punya masa depan dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” harap gubernur.
Hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mareda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dahri Saleh, dan pejabat terkait.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
