PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sucipto S Rumu, melaksanakan kegiatan Reses Caturwulan III di Jalan Agatis, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kamis (23/10) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Sucipto mengundang sejumlah perangkat daerah yang selama ini menjadi mitra dalam penyaluran dana aspirasinya, antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perkim, UMKM, Sosial, dan DLH. Namun, tidak satu pun perwakilan dari dinas tersebut hadir.

“Hari ini saya undang Dinas PU, Perkim, UMKM, Sosial, dan DLH. Tapi belum ada yang hadir. Padahal di dinas-dinas ini ada beberapa dana pokir saya yang disalurkan melalui mereka,” ujar Sucipto di hadapan warga.

Kegiatan reses itu dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga setempat, yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu.

Dalam kesempatan itu, Sucipto menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Reses adalah kesempatan bagi kami mendengar langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hari ini saya datang untuk menjemput aspirasi warga di Jalan Agatis,” tuturnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memaparkan sejumlah titik proyek infrastruktur di wilayah Kelurahan Nunu yang telah direalisasikan melalui hasil kerjanya di DPRD.

Pada sesi tanya jawab, sejumlah ketua RT menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan dan drainase hingga penerangan jalan umum (PJU).

Ketua RT 02 RW 01, Aan, mengaku bersyukur karena sebagian besar jalan di wilayahnya seperti Jalan Jati, Maranti, dan Agatis telah dilakukan pengerasan, namun masih menyisakan sekitar 100 meter yang belum tersentuh.

“Masjid Nurul Huda butuh atap kanopi, dan kebun toga kami sering gagal karena kekurangan air, jadi kami harap bisa dibantu tandon,” ungkap Aan.

Ketua RT lainnya, Wahyu, menambahkan, wilayah RT 2 di Jalan Maranti masih kekurangan tiang listrik, sementara beberapa kabel listrik sudah terulur ke tanah dan hanya ditopang kayu. Ia juga menyoroti kerusakan drainase di kawasan RT 3 dan RT 4 pascagempa 2018 yang belum tersentuh program pemerintah.

Masalah drainase juga dikeluhkan di wilayah Jalan Kramat Jati dan Tanah Mea yang sering tergenang air saat hujan. Sementara di Jalan Lembana dan Sungai Sadam, warga menilai perlunya PJU untuk mengantisipasi aktivitas remaja di malam hari.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sucipto menyatakan akan menindaklanjutinya secara bertahap dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait.

“Masalah tandon akan saya komunikasikan dengan dinas terkait. Soal PJU akan kami dorong melalui Dinas Perkim. Untuk kabel listrik yang menjuntai, saya sudah beberapa kali sampaikan ke dinas, tapi belum ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat secara serentak.

“Kita harus maklumi karena PAD Kota Palu hanya sekitar Rp1,8 triliun. Jadi kami prioritaskan dulu yang sifatnya mendesak, seperti permasalahan banjir dan drainase,” katanya.

Selain sesi dialog langsung, Sucipto juga membuka kesempatan bagi warga untuk menulis usulan melalui lembar aspirasi. Salah satu yang dibacakan berasal dari pelaku UMKM, Sulvia, yang berharap bisa mendapatkan perhatian dari program pemberdayaan pemerintah.

Di akhir kegiatan, Sucipto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga sesuai kewenangannya sebagai wakil rakyat.

“Saya akan berupaya mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat sesuai kapasitas saya di DPRD, dan akan komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, tapi sekali saya sampaikan, kita akan prioritaskan usulan-usulan yang bersifat mendesak,” tutupnya.