PARMO – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) menuai kritik setelah dinilai gagal memenuhi janji-janji yang disampaikan saat kampanye maupun awal masa pemerintahan.
Praktisi hukum, Hartono Taharudin, menilai program yang digembar-gemborkan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Beberapa janji, seperti distribusi tabung LPG gratis untuk keluarga kurang mampu, program Berkah Mingguan di pasar tradisional, penataan kota bersih, tata kelola persampahan, hingga penertiban praktik illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing dinilai belum terealisasi.
“Kami tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” ujar Hartono, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya transparan dalam menyampaikan progres pelaksanaan program 100 hari kerja agar publik bisa menilai secara objektif. Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Hartono menambahkan, program 100 hari kerja seharusnya menjadi fondasi sekaligus tolok ukur keseriusan kepala daerah dalam membangun Parimo. Ia menilai kegagalan pada tahap awal ini menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” ujarnya.
Hartono juga mendesak DPRD Parimo untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan janji kepala daerah tidak sekadar menjadi slogan politik.
“Evaluasi kinerja yang terbuka, diperlukan agar masyarakat dapat menilai capaian pemerintah berdasarkan data yang jelas,” tandas Hartono.
