PALU – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Tenny C. Soriton menyarankan bahwa dalam menyukseskan program dapur sehat atasi stunting (Dahsat) perlu membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, namun kerjasamanya bukan meminta dalam bentuk uang tunai.
“OPD KB harus memperhatikan Dahsat di daerah masing-masing. Kita dekati, jangan minta bantuan uang. Kita buat proposal dan menyajikan data berapa anak-anak terpapar stunting, kebutuhannya apa, berapa jumlah KK disana, minimal begitu,” ujar Tenny dalam sambutannya sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi Materi dan Media KIE dan Orientasi Pembelajaran Ekonomi Keluarga Akseptor, baru-baru ini di Palu.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu ini dihadiri oleh Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Palu, Kepala seksi yang menangani PEK, dan Kader UPPKA di 13 kabupaten/kota.
Kata Tenny, program Dahsat mulai dicanangkan dengan tujuan mengatasi stunting di daerah-daerah. Kegiatan Dahsat mencakup edukasi perbaikan gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dalam hal ini, masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa, dan bergizi baik. Adapula upaya pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan makanan padat gizi dengan bahan lokal untuk kelompok sasaran dan masyarakat umum dengan metode penjualan.
Tenny menekankan, melalui program Dahsat maka UPPKA turut berperan dalam mencegah stunting, misalnya dengan memaksimalkan halaman masing-masing, setiap kelompok menanam berbagai jenis pangan.
Saat ini, BKKBN tengah mendorong Pengembangan UPPKA melalui Program Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) UPPKA pada Tahun 2022 sebanyak 39 Kelompok UPPKA yang ada di Kampung KB di 13 kabupaten/kota. **
Editor : Yamin
