Jadi Penyangga IKN, Parimo Harus Siapkan SDM

oleh -
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto.

PARIMO – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengungkapkan, kesiapan SDM dan komoditas yang menjadi sasaran untuk IKN harus berkesinambungan, sebab kebutuhan di ibu kota negara nanti pasti membutuhkan pasokan pangan cukup besar.

“Selain produk ditawarkan untu memenuhi sebagian kebutuhan pangan IKN nanti, tentu harus ditunjang dengan kesiapan SDM,” ungkapnya saat dihubungi Senin (11/04).

Untuk itu, Sayutin mengharapkan, sejak dini pemerintah daerah harus menyiapkan dan membuat perencanaan strategis guna mewujudkan rencana tersebut.

Kata dia, sebagai mana hasil penjajakan dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan timur beberapa waktu lalu, menghasilkan kesepakatan suplai logistik yang dikerja samakan, diantaranya produk pertanian dan perkebunan berupa beras serta durian Montong.

BACA JUGA :  UIN Datokarama dan Konsulat RI Songkhla Thailand Jalin Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Penelitian

“Kerja sama ini sangat positif, kami berharap dapat terwujud dan memberikan kontribusi yang saling menguntungkan,” ucap Sayutin.

Menurut dia, empat produk unggulan dari sektor UMKM seperti bawang goreng dalam kemasan, gula aren khas daerah, VCO atau minyak kepala kampung dan olahan kelor sebagaimana telah dilirik Pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata dia, khusus produk dalam bentuk olahan ditangani Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi teknis.

BACA JUGA :  Pasangan Bersinar Pendaftar Pertama di KPU Parimo

“Tentunya untuk menyanggupi permintaan daerah tujuan, bagaimana pemerintah setempat menyiapkan SDM pertanian dan UMKM, dalam hal ini petani dan pelaku usahanya,” terangnya.

Untuk hal itu, DPRD sangat mendukung upaya Pemkab Parimo yang ingin berpartisipasi menjadi daerah penyuplai kebutuhan pangan nasional.

Ia menambahkan, DPRD  menunggu dokumen perencanaan Pemerintah kabupaten untuk dimatangkan bersama. Sebab, kerjasama ini dibangun tidak lain untuk kepentingan jangka panjang.

“Kita juga perlu melihat berapa banyak kebutuhan daerah tujuan, lalu dibandingkan dengan konsumsi perkapita per tahun daerah ini. Dari situ akan kelihatan berapa banyak komoditas yang harus diproduksi untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan daerah sendiri,” tutupnya.

Reporter : Mawan
Editor : Yamin