Isu DOB Tomini Raya dan Moutong, Anwar Hafid : Pemekaran Dua Wilayah Sekaligus Belum Pernah Terjadi

oleh -
Anggota DPR RI, Anwar Hafid. (FOTO: mediaalkhiraat.id/Mawan)

PARIMO – Isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kian santer berhembus. Kabupaten penghasil pertanian terbesar di Sulteng itu diisukan akan melahirkan dua kabupaten, yakni Tomini Raya dan Moutong.

Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anwar Hafid, mengaku meragukannya. karena menurutnya belum pernah terjadi pemekaran DOB dalam satu wilayah melahirkan dua Kabupaten sekaligus.

“Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Tetapi ini tergantung syarat-syarat kewilayahan, saya tidak mengatakan mustahil namun ini tidak pernah terjadi sekaligus dua wilayah,” ungkapnya saat ditemui usia menghadiri Hari Raya Ketupat, di Kelurahan Bantaya, Senin (09/05).

Ia menyarankan, agar memekarkan satu wilayah lebih dulu, seperti di Kabupaten Morowali melahirkan Morowali Utara, setelah dipecah menjadi dua masyarakat menjadi dekat dengan pusat pemerintahan, serta anggaran daerah bertambah besar sehingga daerah bisa maju .

Ia menjelaskan, pemekaran merupakan jawaban percepatan pembangunan. Dirinya mendukung adanya pemekaran di wilayah Parimo, tetapi ia tidak mau memberikan janji-janji apalagi menghadapi tahun politik.

“Makanya saya berkomitmen sampai hari ini moratorium belum dicabut oleh bapak Presiden. Jangan meninabobokan masyarakat khususnya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah bersama masyarakat terus menggaungkan pemekaran, kalau tidak seperti itu pemerintah menganggap ini tidak benar,” jelasnya.

Anwar mendukung langkah Bupati Parimo, mengatur seluruh batas wilayahnya, bahkan bila perlu Pemkab mengundang pemerintah pusat apabila telah mengunjungi agar tidak mengumbar janji kepada masyarakat.

Beberapa waktu lalu, dirinya telah bertemu dengan bupati Parimo, bahkan menyarankan terus menggaungkan. Akan tetapi perlu diingat moratorium merupakan hak presiden, siapapun meminta kalau tidak diizinkan pemekaran tidak terjadi.

“Saya sudah melihat bagaimana kesusahan masyarakat dengan letak geografis yang sangat jauh, pemekaran ini bukan hanya Parimo tetapi untuk Sulawesi Timur,” pungkasnya.

Reporter : Mawan
Editor : Yamin