PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas mengutuk insiden berdarah di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Moutong, Sabtu 12 Februari 2020 malam lalu.
“Sebagai pengayom masyarakat, harusnya Polisi lebih humanis saat menghadapi masyarakat. Apalagi saat menghadapi massa unjuk rasa,” ucap Anggota DPRD Sulteng dari PKB, Rahmawati M. Noer di Palu, Senin (14/02).
Kata Rahma, pembubaran massa yang berakhir pada hilangnya nyawa orang sangat memilukan dan menyayat hati. Karena menurutnya, hal itu sudah di luar peri kemanusiaan.
“Apapun alasanannya, hilangkan nyawa orang lain itu tidak dibenarkan, baik dari pandangan hukum negara juga dari pandangan hukum agama. Apalagi jika benar yang melakukannya adalah pihak kepolisian,” tegasnya.
Terkait dengan penangkapan 59 warga. Ketua DPW PKB Sulteng ini juga mendesak pihak kepolisian untuk membebaskannya. Karena menurut Rahma, hal itu justru kembali akan memperkeruh keadaan, karena warga akan terus bereaksi melakukan unjuk rasa yang berkepanjangan. Terlebih, warga yang ditahan merupakan tulang punggung keluarga.
“Boleh-boleh saja ditangkap tapi hanya untuk pengamanan mengendalikan kericuan. Tapi kalau diproses hukum, itu menurut kami sudah tidak wajar. kasihan kalau diantara mereka ada tulang punggung keluarga,” celetuk Rahma.
Rahma bahkan menyarankan, pihak kepolisian harus fokus melakukan investigasi pelaku penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng juga daerah untuk menyelesaikan sumber masalah yang ada.
“Masyarakat hanya ingin IUP PT Trio Kencana untuk dicabut. Nah, sumber masalah itu yang harus segera diselesaikan. Agar konflik tidak berkepanjangan,” tegas Rahma menyarankan. (YAMIN)
