PALU –Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menilai, kemiskinan merupakan masalah klasik yang sampai saat ini membutuhkan banyak solusi.
Sejauh ini, kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, belum adanya satu kesamaaan persepsi dalam mendefinisikan tentang apa dan siapa itu orang miskin, merupakan salah satu masalahnya.
Menurutnya, yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng saat ini adalah memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terpadu berbasis keluarga miskin.
“Caranya, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua stakeholder yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan perlu merumuskan definisi yang sama dan indicator kemiskinan,” kata Bunda Wiwik, Rabu (01/04).
Hal laiinnya, kata dia, yakni mengintegrasikan program perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, mendorong peningkatan skala program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara signifikan, dengan target yang terukur setiap tahun serta melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kemudian mengoptimalkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang divalidasi hingga tingkat desa/kelurahan guna memastikan ketepatan sasaran program,”katanya lagi.
Hal lainnya, lanjut dia, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah kantong kemiskinan, khususnya jalan desa, akses listrik, dan jaringan internet sebagai pengungkit utama ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, perlu juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
“Saya juga berharap, agar pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan wirausaha baru, dan kemitraan dengan sektor swasta. Yang juga tidak kalah pentingnya, memastikan evaluasi berkala terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang terukur dan berbasis hasil atau outcome,” pungkasnya. ***
