PALU – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Cipayung Plus Sulteng dan puluhan mahasiswa IAIN Palu, menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sulteng, Senin (04/09). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus kecaman atas aksi biadab yang dilakukan tentara Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya, di wilayah Rakhine.
Peserta aksi juga menuntut Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah kongrit dalam menyelesaikan kejahatanan kemanusiaan terhadap warga Rohingya. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan kasus kekejaman yang dilakukan militer Myanmar itu.
“Pemerintah Indonesia harus memutuskan hubungan bilateral dengan Myanmar. Pemerintah Indonesia harus mendesak Komite Nobel agar mencabut Nobel perdamaian dari pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi,” sebut aktivis Cipayung Plus, Ryan Hidayat.
Dalam aksi tersebut, mereka diterima Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Masykur dan Yahdi Basma.
Pada kesempatan itu, Masykur menekankan bahwa DPRD Sulteng tidak menginginkan kekuasaan yang sah merenggut nilai-nilai kemanusiaan. Olehnya, perikemanusiaan dan perikeadilan harus didorong bersama-sama.
“Kita tidak menginginkan yang namanya kuasa dan kekusaan modal, lantas meluluhlantahkan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan,” sebutnya.
Pihaknya mengajak massa untuk mengawal dan mendukung segala tuntutan para pendemo demi situasi keamanan bisa didapatkan Muslim Rohingya.
Dia menegaskan, Myanmar harus segera menghentikan segela bentuk tindak kekerasan dan kekejian yang dilaukan militer Myanmar karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebelumnya, peserta aksi sempat merengsek masuk ke gedung parlemen. Mereka sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Keinginan massa aksi untuk melakukan bakar ban, berhasil dihalau pihak keamanan.
Usai unjuk rasa, mereka membubarkan diri dengan tertib. Sebagian peserta aksi diantar ke Kampus IAIN Palu dengan truk polisi.
Secara nasional, upaya diplomasi menyusul insiden kemanusiaan tersebut terus dilakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan utusan PBB Kofi Anan.
Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia (Komnasham), Jimly Asshiddiqie, mengajak tokoh-tokoh Buddha di Indonesia untuk bersikap terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar.
Pemerintah Myanmar dikabarkan melakukan penyisiran terhadap perkampungan Muslim di Rakhine. Dengan dalih mencari pelaku penyerangan, pemerintah Myanmar justru memperburuk kondisi.
Pasukan Myanmar dilaporkan telah menghabisi kurang lebih 100 nyawa penduduk Rohingya.
Akibat insiden itu, banyak warga Muslim Rohingya yang mengungsi dan terdampar di perbatasan Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) melaporkan sedikitnya 18.445 Muslim Rohingya yang mengungsi. (NANANG IP)
