Ini Pola Deradikalisasi Menurut Ketua MUI Sulteng

oleh
Habib Ali bin Muhammad Aljufri

PALU – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, Habib Ali bin Muhammad Aljufri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme yang sudah merebak ke sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Menurut Habib Ali, kepopuleran radikalisme dimulai ketika adanya gerakan-gerakan garis keras yang menuntut perubahan yang mendasar dan prinsip, berpikir dan bertindak. Saat ini, kata dia, fenomena itu diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan.

“Padahal agama merupakan ajaran yang memiliki nilai-nilai moral, kedamaian dan keselamatan bagi pengikutnya. Agama itu sesuatu yang fitrah dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu. Di seantero bumi ini, hampir tidak satu pun manusia yang tidak membutuhkan adanya kedamaian dan keselamatan. Pada titik itu, setiap orang atau individu membutuhkan agama yang dapat mengarahkannya ke arah kedamaian dan keselamatan,” urai Habib Ali, Rabu (23/6).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Alkhairaat itu menambahkan, yang menjadi masalah kemudian adalah ketika agama diseret ke dalam radikalisme, sehingga tampilan ajaran agama terlihat menakutkan bagi manusia.

Sebenarnya, kata dia, hal itu terjadi karena cara pandang terhadap agama yang sangat kaku, menempatkan dirinya sebagai orang paling benar dari orang lain, menutup diri dan lebih berbahaya lagi adalah terus menerus memaksakan kehendak dan pahamnya kepada orang lain.

“Dari situlah dikenal pemahaman takfiri. Takfiri itu semacam tidak ada orang lain yang benar, hanya mereka saja yang benar, yang lain semuanya salah,” cetusnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam melakukan deradikalisasi, yang perlu dilakukan adalah mengurus hatinya terlebih dahulu.

“Sentuh hatinya, maka ia akan menyintaimu,” sebutnya.

Setiap orang yang disentuh hatinya dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka ia akan lunak sehingga secara perlahan-lahan meniggalkan ajaran destruktif itu.

Setelah itu, kata dia, mengurus isi kepalanya atau kembali menanamkan ajaran agama yang penuh dengan rahmat, cinta dan kasih sayang.

“Terakhir baru kemudian memberdayakan secara ekonomi atau menyentuh tangannya,” ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah, agar aktivitas setiap individu itu tidak lagi pada tindakan destruktif, tetapi menjadi lebih konstruktif.

Akan tetapi, dalam menyelesaikannya, Habib mengingatkan agar tidak melulu dilakukan pemerintah dan aparat saja, melainkan harus bersinergi dengan organisasi keagamaan, ulama atau tokoh agama seperti di Alkhairaat, Nahdlatul Ulama dan beberapa lembaga keagamaan lainnya.

Reporter : Faldi
Editor : Rifay