PALU – Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu, DR Ahlis Djirimu mengatakan, Ibu Kota Negara yang berpindah ke Kalimantan, bagi Sulawesi Tengah (Sulteng), menjadi peluang sekaligus tantangan bila Sulteng dapat membaca tanda-tanda zaman.
Peluang pertama kata dia, sebagai penyuplay pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan baik dari Toli- Toli, Buol, Sigi, dan Parigi Moutong.
“Donggala relatif belum dapat manfaatkn peluang ini, karena studi mnggunakan analytical hierarchy process (AHP) dan tipologi klassen menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor utama. Semua itu berjalan bila rantai pasokan tersedia dari hulu hingga hilir,”,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu, DR Ahlis Djirimu kepada media ini, Ahad (30/10).
Peluang kedua, potensi SDA akan termanfaatkan. Peluang ketiga, atraktivitas ekonomi lebih dominan ketimbang kontraksi ekonomi. Peluang keempat, pemasaran digital meningkat.
Dari peluang keempat itu, start up akan muncul karena produknya trandisrupsi, potensi pasarnya besar, biaya marginalnya kecil, yang fokus pada empat bidang: agritech, cleantech, edtech, dan healtech. Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) dan Perusahaan Pemula Brbasis Teknologi (PPBT) akan muncul dari generasi milenial di Sulteng.
Adapun tantangannya, papar dia, daya dukung air khususnya di pesisir barat Sulteng telah terlampaui 854ribu Ha atau 13,85 persen. Daya dukung dalam mnyediakn pangan telah terlampaui 2,59 juta Ha, atau 42 persen.
Lalu kemantapan jalan di Sulteng baru mncapai 61,57 persen dan 30 daerah irigasi kewenangan provinsi butuh rehabilitasi agar di hulu pasokan air terjaga dan lingkungan hutan juga terjaga.
Tantangan terbesar Sulteng sesuai hasil studi Biomass, kata dia menunjukkan, tahun 2009-2019, 14.857 Ha hutan Sulteng lenyap setara dgn 18 ribu kali lapangan sepakbola.
Selain itu, pasokan listrik belum memadai. Pembangkit Listrik Tenaga Genset dominan di daerah terpencil dan 686 desa dari 1.842 desa di Sulteng yang blank spot, termasuk 60 desa di Donggala, masing-masing 36 desa di Toli-Toli dan Buol, 62 desa di Sigi, dan Poso 57 desa.
Saat ini sampai dengan 2024, pemerintah sudah mengalokasikan sekitar Rp32 Triluan untuk pembuatan fungsi utama gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu disusul infrastruktur pendukung seperti rumah dinas, fasilitas kesehatan dan pendidikn sekitar Rp265,1 Triliun. Kemudian infrastruktur fungsi penunjang sekitar Rp160,2 Triliun, dan kebutuhan lahan Rp8 Triliun dari keseluruhn 466 Triliun.
“IKN merupakan Forest City atau Kota Hutan, tentu isu hijau patut diantisipasi Sulteng,” tutupnya.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
