PALU – Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu terus menggiatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyasar seluruh kelurahan di Kota Palu.
Tahun 2023 ini, PTSL difokuskan pada lima kelurahan yang ada di Kecamatan Ulujadi. Lima kelurahan itu mencakup Silae, Tipo, Donggala Kodi dan dan Kelurahan Buluri dengan total cakupan seluas 1623 hektar.
“Saat ini sudah terpetakan 100 persen,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Jusuf Ano, didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Syariatudin dan Kepala Subbagian Tata Usaha Ibrahim Alhadar, saat konferensi pers terkait PTSL, di ruang rapat Kantor Pertanahan Kota Palu, Rabu (22/11).
Kata dia, dari total hasil pengukuran tersebut, target sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Ulujadi adalah sebanyak 1000 bidang di tahap awal.
“Alhamdulillah berdasarkan penambahan dengan usulan dari Kantor Pertanahan Kota Palu, ditambah 200 bidang jadi totalnya 1200 bidang,” katanya.
Posisi pada hari ini, kata dia, sertifikat yang terbit adalah sebanyak 936 bidang atau 80,17%. Dan hari ini juga sementara diolah pencetakan sertifikat, mungkin besok di dashboard PTSL sudah mencapai kurang lebih 85 persen,” ujarnya.
Untuk penyerahan sertifikatnya sendiri, kata dia, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian ATR/BPN.
Ia mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Camat Ulujadi dan para lurah yang sangat responsif terhadap kelengkapan persyaratan.
Rencananya sesuai petunjuk teknis PTSL, maka diutamakan kelurahan yang belum pernah ada lokasi PTSL.
“Tapi setelah kami lihat sesuai data PTSL ini sejak tahun 2017, seluruh kelurahan di Kota Palu ini sudah ada PTSL. Sehingga sesuai juknis, tahapan berikutnya di tahun 2024 adalah melihat mana yang sudah pernah terukur tapi belum sempat disertifikatkan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya PTSL ini, maka bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena hasil dari PTSL, di mana program-program pemerintah termasuk redistribusi di tahun-tahun sebelumnya, di mana beberapa kelurahan yang dijadikan kampung reforma agraria.
“Dan itu didekatkan untuk pendampingan, termasuk bantuan dan dinas terkait. Sertifikat tersebut juga bisa diagunkan ke perbankan dengan prinsip kredit produktif, bukan kredit konsumtif sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat itu,” lanjut Jusuf.
Selain itu, kata dia, manfaat selanjutnya adalah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kegiatan layanan lainnya seperti peralihan hak di tanah yang sudah bersertifikat, peralihan hak jual beli, balik nama warisan, balik nama lelang dan lain sebagainya.
“Kontribusi Kantor Pertanahan untuk PAD Kota Palu Tahun 2022 hampir Rp25 miliar, melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” ungkapnya.
Selanjutnya, kata dia, manfaat yang paling terbesar dari program pemerintah, termasuk PTSL adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat itu dan menjaga sengketa dan konflik. Apabila semua bidang tanah sudah terdaftar dan sudah bersertifikat maka kecil kemungkinan terjadi sengketa dan konflik.
“Berikutnya adalah dapat menghindari mafia tanah. Kami sampaikan sudah banyak layanan pertanahan yang secara elektronik itu untuk mencegah praktik terkait dengan mafia tanah dengan elektronik itu masyarakat tidak perlu berhadapan dengan kami di Kantor Pertanahan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, PTSL dalam rangka mewujudkan Kota Palu menjadi kota lengkap, yang sesuai rencana kementerian akan berlangsung sampai tahun 2025 mendatang.
“Gratis tidak dibayar satu rupiah pun karena itu sudah dibiayai oleh negara,” tekannya.
Atas pencapaian-pencapaian itu, Kantor Pertahanan Kota Palu menjadi kantor pertanahan pelaksana terbaik konsolidasi tanah dengan inovasi dan kolaborasi terbaik.
“Tanpa kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu, termasuk Kementerian PUPR maka program tersebut di tahun lalu itu tidak akan berhasil,” imbuhnya. (RIFAY)
