PALU – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat kerja bersama KPU kabupaten/kota, di salah satu hotel di Kota Palu, selama tiga hari, Senin (26/09) sampai Rabu (28/09).
Tampil sebagai narasumber hari pertama, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Sulteng, Dr Sahran Raden. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan sosdiklih dan parmas yang telah dilakukan selama ini, berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya.
Salah satu hal yang mengemuka adalah kendala yang dihadapi KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.
Sahran mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah kebijakan penganggaran program sosdiklih dan parmas dan juga ketika KPU dihadapkan pada tahapan yang saling beririsan.
“Kemudian letak geografis daerah tersulit. Kendala jaringan internet karena kita tahu sendiri bahwa belum semua kecamatan dan desa di Sulteng ini memiliki internet atau masih ada beberapa wilayah yang blank spot,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hambatan lainnya berupa budaya partisipasi yang rendah karena faktor ekonomi dan politik idiologi.
Selain kendala yang dihadapi, Sahran juga mengemukakan beberapa strategi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan pemilih, antara lain penggunaan media sosial FB, Instagram, youtube.
“Bisa dengan cara tatap muka dan forum warga serta penyebaran bahan sosialisasi. Selain itu melalui program diskusi radio dan televisi, dalam hal ini bisa dilakukan roadshow dengan mobile sosialisasi serta penggunaan media cetak dan online,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi target sosdiklih dan parmas, di antaranya kehadiran pemilih di atas 78,00 persen, partisipasi aktif pemilih di setiap tahapan dan meningkatnya voluntarisme warga negara.
“Juga adanya pengetahuan pemilih dalam memberikan suara di TPS, suara tidak sah pemilih rendah,” ujarnya.
Untuk sasaran, lanjut dia, bisa dengan menyasar civil education dengan proses waktu yang panjang, seperti terhadap komunitas difabel, segmen perempuan, pemilih muda, komunitas masyarakat rentan, kelompok keagamaan, dan masyarakat adat.
“Kemudian election information dengan proses waktu temporer dan jangka pendek, menyasar partai politik dan kandidat, perguruan tinggi, instansi pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan,” tandasnya.
Saat ini, Sulteng sendiri telah memiliki investasi partisipasi pemilih yang diperoleh pada Pemilu 2019 lalu, yaitu sebesar 83,90 persen, ditambah lagi dengan investasi partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di beberapa daerah di Sulteng. (RIFAY)
