PALU – Wali Kota Palu, Hidayat menepati janji yang pernah disampaikannya saat kampanye Pemilihan Wali Kota (Pilwakot), dua tahun lalu. Salah satu janji kampanye tersebut adalah akan berkantor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Wali kota sengaja berkantor di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, karena sampai saat ini jabatan kepala dinas di instansi tersebut masih mengalami kekosongan. Dia juga sekaligus ingin mengetahui sejauh mana progres program yang ada di instansi itu.
Hal ini sebagai bentuk komitmennya untuk menjadikan persoalan sampah sebagai salah satu prioritas dalam program kerjanya.
Selain DLH, ada 4 OPD lain yang juga menjadi prioritas, yakni Dinkes, Dikbud, Dishub dan Disperindag.
“Saya kira sudah sekian kalinya di DLH terjadi rotasi pejabat, baik eselon 2 dan 3. Tapi sejauh ini kinerjanya belum sesuai harapan dalam menangani kebersihan dan pertamanan. Inilah yang yang menyebabkan kita terus membongkar pasang pejabat, tapi tetap tidak bisa maksimal,” katanya di Kantor DLH, Jumat (22/12).
Dia menambahkan, salah satu item program DLH yang sejauh ini belum terlaksana dengan baik adalah sistem pengangkutan sampah dengan pola “iris kue lapis”.
“Saya sudah cek di lapangan, ternyata pola itu tidak dijalankan. Pantas masih banyak laporan dari warga tentang sampah. Ini yang coba kita benahi,” katanya.
Padahal, kata dia, dengan pola tersebut, armada yang dipakai hanya 24 unit, sehingga masih ada 14 unit lagi yang tidak beroperasi.
Selain itu, lanjut dia, sistem pengawasan pengangkutan sampah juga belum berjalan.
Di sisi lain, Hidayat juga menemukan adanya warga yang tidak taat membuang sampah sesuai waktu yang telah diatur.
“Sehingga sampah itu terus ada walau sudah habis diangkat. Kita berharap, masyarakat tidak langsung membuang sampahnya di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) atau menyimpannya dulu di rumah. Jadi nanti malam hari baru dibuang. Kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, sampai kiamat pun tidak akan habis persoalan sampah ini,” tutupnya. (HAMID)
