BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat, inflasi tahunan gabungan dua kota di Sulteng pada akhir 2022 sebesar 5,96% (yoy), tertinggi dalam 4 Tahun terakhir.
Realisasi tersebut berada di atas rentang target inflasi nasional 3±1% (yoy).
Meski demikian, inflasi Tahun 2023 terkendali dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022. Hingga Juli 2023, inflasi gabungan dua kota (Palu dan Luwuk) relatif stabil dan terkendali yakni 2,96% (yoy) atau turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 3,88% (yoy).
“Dengan pencapaian ini, maka inflasi gabungan kota pada akhir tahun 2023 diprakirakan akan berada pada target inflasi nasional yakni 3%±1% (yoy),” kata Kepala KPw BI Provinsi Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Sulteng, Miko Bayu Aji, pada kegiatan capacity buliding wartawan, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (29/08).
Kata dia, tingkat Inflasi gabungan dua kota di Sulteng mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, diprakirakan akan melandai.
“Tingkat inflasi diprakirakan berada disekitaran batas atas sasaran target inflasi nasional,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa risiko yang mesti diwaspadai menjelang akhir tahun ini, yakni informasi anekdotal pergeseran musim produksi dan disparitas harga dengan provinsi sekitar mendorong pasokan komoditas khususnya ikan segar dan hortikultura beralih ke luar Sulteng.
“Masih terdapat risiko harga pada komoditas impor yang tinggi akibat ketidakpastian perdagangan global dan diistribusi pupuk yang masih terhambat menyebabkan tekanan produksi komoditas pertanian,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, risiko penurunan produktivitas hortikultura dan tanaman pangan, rendahnya minat petani terhadap suatu komoditas di waktu-waktu tertentu serta risiko peningkatan HPP seiring dengan terjadinya el-nino di triwulan III 2023.
“Kenaikan harga cukai rokok sebesar 10% secara bertahap masih akan dirasakan pada TW III 2023,” ujarnya.
Namun, kata dia, risiko-risiko tersebut bisa terminimalisir, antara lain karena fenomena elnino tidak berdampak signifikan pada penurunan curah hujan di Provinsi Sulteng.
“Realisasi program penanganan inflasi pemerintah daerah dan penguatan peran TPID sebagai tindak lanjut program pengendalian inflasi semakin massif,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah berkomitmen dalam mengamankan stok, operasi pasar, gelar pangan murah dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendorong penurunan harga serta pemberian bantuan mesin dan peralatan untuk meningktakan produktivitas.
Pemberian bantuan sosial komoditas beras sebesar 10 Kg/Per KPM hingga akhir tahun 2023 di perkirakan akan menurunkan tekanan demand di pasaran.
Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan tingkat inflasi mempengaruhi berbagai variabel makroekonomi, yakni Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam zona optimis.
“Inflasi memiliki korelasi cukup positif dengan pengeluaran konsumsi. Artinya, setiap peningkatan inflasi akan kenaikan komposisi pengeluaran untuk konsumsi,” ujarnya.
Kata dia, berbagai upaya pengendalian inflasi oleh TPID dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Capacity buliding wartawan yang digelar oleh BI Sulteng selama dua hari di Kalimantan Timur, diisi dengan berbagai kegiatan.
Selain penyampaian materi dari Kepala KPw dan Deputi Kepala Perwakilan, BI Sulteng, materi juga diisi oleh Wartawan Republika, Elba Damhuri.
Elba menguraikan beberapa tips dalam menulis berita-berita ekonomi agar lebih mudah dicerna dan dibaca oleh masyarakat.
Materi lainnya dibawakan oleh pihak KPw BI Kaltim, yang memaparkan bagaimana peluang provinsi tetangga, termasuk Sulteng, ketika IKN sudah terealisasi di Kalimantan Timur.
Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (RIFAY)
