PALU – Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengritik keras kehadiran Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, di kantor pusat PT Citra Palu Minerals (CPM), Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (26/08) kemarin.
Saat itu, Livand hadir bersama sekelompok masyarakat lingkar tambang yang datang meminta persetujuan penciutan lahan kontrak karya PT CPM di Kelurahan Poboya, dan pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Ketua YAMMI Sulteng, Africhal Khamane’i, menilai, kehadiran pejabat Komnas HAM tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai netralitas dan independensi lembaga negara itu, terutama dalam mengawal konflik antara masyarakat lingkar tambang dan PT CPM di Poboya, Kota Palu.
“Kunjungan tersebut pada dasarnya menyampaikan aspirasi terkait permintaan penciutan lahan kontrak karya PT CPM,” jelas Africhal, Rabu (27/08).
Menurutnya, kehadiran pejabat Komnas HAM bersama salah satu pihak, tanpa keterlibatan semua pemangku kepentingan menimbulkan dilema dan potensi konflik kepentingan.
“Apakah kehadiran ini resmi sebagai pejabat Komnas HAM atau kapasitas pribadi? Jika resmi, apakah melalui prosedur perjalanan dinas yang sesuai aturan? Pertanyaan ini perlu dijawab,” tegasnya.
YAMMI juga menyoroti aspek pembiayaan kunjungan tersebut. Jika menggunakan anggaran negara, publik berhak mengetahui dasar dan mekanisme penggunaan dana agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Transparansi dalam hal ini menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga,” tambah Africhal.
YAMMI berharap, Komnas HAM memberikan klarifikasi resmi dan komprehensif atas kehadiran pejabatnya dalam kunjungan itu.
Menurut Africhal, kejelasan posisi Komnas HAM akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan peran lembaga tersebut tetap berada pada koridor independensi.
Kasus ini, lanjutnya, menjadi cerminan tantangan lembaga negara dalam menjaga integritas di tengah konflik kepentingan.
“Komnas HAM harus tampil netral dan memfasilitasi penyelesaian konflik dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran,” pungkasnya.
Tak hanya di Kantor CPM, ketua Komnas-HAM, Livand juga ikut bersama sejumlah masyarakat lingkar tambang, saat menemui Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, Jumat lalu.
Saat itu, warga juga datang untuk dukungan pemerintah untuk mendapatkan legalitas tambang rakyat yang sah. ***
