PARIMO – Upaya identifikasi resiko stunting di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan audit pada kelompok sasaran, sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa.
Upaya yang dilakukan oleh BKKBN mendapat respon dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Parimo melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Samin Latandu.
Ia mengatakan, Evaluasi Audit Kasus Stunting (AKS) berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksana di bawah koordinasi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK).
“BKKBN mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sector serta lintas pemerintah pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa,” ungkapnya diruang pertemuan disalah satu Hotel di Parigi, Kamis (20/10).
Ia menjelaskan, percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama dengan semua OPD terkait. Pemerintah Kabupaten Parimo menurutnya selalu berada didepan dalam strategi kebijakan terkait stunting.
“Perlu adanya kerjasama menjaga dan membangun wilayah kita agar terhindar dari adanya kasus stunting,” jelasnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tenny C. Soriton, menuturkan, audit ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana intervensi Pemerintah terhadap penanganan stunting Parimo.
Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada balita pihak BKKBN berupaya melakukan pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa serta memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana yang harus dilakukan oleh Pemda Parimo.
Menurutnya, dua kecamatan yang telah selesai dilakukan audit yaitu kecamatan Tomini dan Kecamatan Tinombo dimana terdapat kasus stunting, menurut hasil audit dilapangan ia menemukkan bahwa salah satu pemicunya ialah sulitnya dijangkau akses dalam menjangkau fasilitas kesehatan.
Ia menambahkan, pernikahan dini juga merupakan salah satu penyebab stunting yang perlu diperhatikan bersama, bagaimana melakukan serta menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal hal negativ yang dapat mengakibatkan stunting pada pernihakan dini.
“Olehnya saya berharap peran Pemerintah dalam hal ini dinas Kesehatan dapat pro aktif memfasilitasi menangani kasus – kasus penyebab stunting seperti perawatan Ibu Hamil dan Balita,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
