PALU – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Palu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (3/10). Dalam aksi itu, massa HMI MPO membawa lima tuntutan yang mereka nilai penting untuk segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu Ahmad Rahim dalam orasinya menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, seperti Parigi Moutong dan Poboya, Kota Palu. Ia menilai baik tambang legal maupun ilegal sama-sama merusak lingkungan, hanya berbeda kadar kerusakannya.

“Ini salah satu problem besar jika tambang ilegal tak bisa diatasi Pak Gubernur. Salah satu yang perlu dipertanyakan adalah kemana dana hasil tambang selama ini?” ujarnya.

Tuntutan kedua, HMI mendesak, investigasi Program Makan Bergizi (MBG), sembari memberhentikan sementara program MBG yang terbukti menyebabkan keracunan massal terhadap siswa/siswi, serta melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga, lakukan kajian ulang MBG, dengan mengevaluasi secara komprehensif program tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa/siswi.

“Jangan sampai program ini justru mempersulit, membuat sakit, bahkan bisa membahayakan siswa,” tegasnya.

Tuntutan keempat, HMI MPO meminta pemerintah provinsi memprioritaskan anak-anak yang kurang mampu secara finansial dalam program Beasiswa Berani Cerdas. Mereka menilai perlu ada penguatan mekanisme pengelolaan dan penilaian agar beasiswa tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.

Tuntutan kelima, massa aksi mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu dan wilayah lain di Sulteng.

“Kita semua melihat bagaimana aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Mereka juga manusia yang berhak diperhatikan, karena bahkan untuk makan dan tempat tidur pun tidak jelas,” katanya.

Aksi tersebut ditutup dengan pernyataan bahwa HMI MPO akan terus mengawal tuntutan mereka dan berencana menggelar aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pemerintah provinsi.

“Semoga apa yang kami upayakan membawa hasil yang baik. Kami akan mengevaluasi kembali tuntutan ini, tentu akan ada demo jilid dua,” tutupnya.***