POSO – Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya mengambil langkah cepat untuk menuntaskan aksi teror kelompok teroris jaringan Ali Kalora Cs.
Langkah tersebut yakni, menggandeng para tokoh lintas agama, para tokoh agama, pihak Legislatif, tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk duduk bersama menyikapi pembantaian kelompok teroris jaringan Ali Kalora, yang dinilai sudah melampaui batas kemanusiaan.
Bertempat di Aula Pogombo Pemkab Poso, Selasa (18/5), puluhan peserta rapat yang merupakan tokoh masyarakat, dipimpin langsung oleh Bupati Poso,Verna Gladies Inkiriwang duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut. Kegiatan itu juga dihadiri unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) setempat.
Kegiatan yang berlansung selama empat jam tersebut difokuskan untuk mencari solusi, saran dan masukan-masukan agar menyamakan persepsi dari berbagai tokoh, terkait pelaksanaan operasi penuntasan teroris kelompok Ali Kalora oleh TNI-Polri yang tidak kunjung selesai.
Selain masalah pelaksanaan operasi, dalam pertemuan itu juga berharap bisa merumuskan suatu solusi untuk menyikapi dampak sosial dan ekonomi terhadap warga yang terdampak dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya.
Anggota DPRD Kabupaten Poso, Makmur Lapido dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kekecewaaanya realisasi Operasi Madago Raya. Sebab menurut dia, apa yang dilakukan oleh Satgas TNI-Polri dalam menuntaskan sisa DPO kelompok Ali Kalora terkesan tidak maksimal.
Bahkan menurut dia, pelaksanaan operasi pengejaran teroris di Poso yang terkatung-katung tanpa ada kejelasan, bahkan menimbulkan dugaan bahwa operasi itu hanya merupakan proyek institusi tertentu tanpa memikirkan sudah berapa banyak korban jiwa yang berjatuhan, baik dari aparat ataupun dari warga sipil yang tidak berdosa.
‘’Persoalan Poso hari ini harus kita selesaikan secara bersama-sama, operasi yang dilakukan oleh aparat dalam menuntaskan sisa DPO sudah terlalu lama dan tidak kunjung selesai, atau jangan-jangan ini hanya proyek dari institusi tertentu,’’ tegas Makmur.
Senada dengan pihak Legislatif, Ketua MUI Poso, Arifin Tuamaka dalam kesempatan itu juga berharap, pertemuan tersebut bisa menghasilan suatu rumusan agar apa yang terjadi di Poso bisa secepatnya dituntaskan. Sehingga warga Poso bisa hidup dan beraktifitas dengan aman.
Dia berharap, pembantaian terhadap empat warga Desa Kalemago merupakan yang terkahir dan tidak pernah terulang lagi, tentu harus ada dukungan dari pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen terkait.
‘’Saya berharap pertemuan hari ini dari segala masukan yang ada, kita bisa menyamakan persepsi agar hasil yang kita harapkan jauh lebih bagus, demi terciptanya rasa aman di Poso,’’ harap Arifin Tuamaka.
Sementara itu, Bupati Poso usai pertemuan menyampaikan, bahwa pihaknya sudah dua hari terakhir melaksanakan pertemuan, baik antara perwakilan warga Tampo Lore yang menjadi korban dan tokoh lintas agama.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menampung seluruh aspirasi yang ada, apa yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat Kabupaten Poso akan ditampung, dan dibuat dalam bentuk surat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah pusat.
“Dari pertemuan ini, saya berharap bisa memberikan suatu kesepakatan, sehingga masyarakat yang mendengar bisa merasa tenang ,’’ jelas Bupati Verna .
Reporter : Mansur
Editor : Yamin
