DONGGALA – Juru bicara (jubir) Bupati Donggala, Azman Asgar mengapresiasi kritik serta saran yang dilontarkan Anggota DPRD Donggala dari Fraksi NasDem Yasin Lataka, mengenai rumah jabatan (rujab) dan mobil dinas bupati.

Azman menilai, kritik dan saran tersebut menandakan bahwa sistem demokrasi di Donggala mulai bekerja.

Sampai saat ini, kata Azman, Pemkab Donggala, terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Azman mengatakan, Pemkab Donggala telah melakukan efesiensi anggaran mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Beberapa hasil efisiensi anggaran itu dialihkan ke program yang menjadi keinginan masyarakat, antara lain pemenuhan BPJS gratis bagi masyarakat miskin,” kata Azman, Sabtu (22/03).

Selain itu, lanjut dia, juga dipergunakan untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih mudah, khususnya terkait data kependudukan, mulai dari KTP, KK dan akte.

Tak hanya itu, kata Azman, ada juga program beasiswa Hafiz Quran untuk 50 orang di tahap pertama, targetnya satu desa satu hafiz.

“Itu penting dikerjakan, Ibu Bupati ingin Donggala melahirkan generasi yang cerdas, punya karakter dan punya moralitas yang baik,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, Pemkab Donggala akan melakukan penataan Ibu Kota menjadi Kota Heritage dan seragam sekolah gratis.

Menurutnya, penataan ibu kota Donggala itu penting karena merupakan identitas. Suka atau tidak, lanjut dia, Kota Donggala sudah berubah menjadi Kota Jasa, maka penting untuk disiapkan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga bisa melahirkan lapangan kerja baru.

Hasil efisiensi juga diperuntukan untuk pembangunan Infrastruktur. Pemkab sudah menganggarkan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah Kecamatan, baik jalan maupun jembatan.

“Ada di Kecamatan Sojol, Sojol Utara, Banawa Selatan dan Rio Pakava. Itu semua hasil dari keluhan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk jalan di Balaesang Tanjung, kata dia, yang tadinya anggarannya sudah melekat di DAK PU pemerintah pusat, karena ada kebijakan efisiensi, maka program itu batal dikerjakan.

“Tapi, Bupati Donggala tetap akan bangun jalan disana di tahap perubahan nanti. Begitu juga di wilayah Pinembani, Bupati sudah membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi untuk bangun jalan disana, nanti skemanya bisa sharing anggaran dengan Pemprov,” ujar Azman.

Untuk pelaku UMKM, nelayan dan petani, Pemkab sudah bangun kerjasama dengan perbankan dalam hal penyediaan modal kerja dengan bentuk intervensi bunga KUR dan Pemkab juga akan melakukan pendampingan program.”

“Semua itu merupakan hasil dari pengalihan efisiensi anggaran belanja pemerintah,” ucapnya.

Menurut Azman, selama ini justru belanja pegawai Donggala tinggi sekali, sudah di angka 48 persen, padahal normalnya itu diangka 30 pesen.

Belum lagi, kata dia, anggaran pembangunan daerah banyak berbentuk Penunjukan Langsung (PL), ini juga yang kadang membuat proses pembangunan di Kabupaten Donggala sering terbengkalai, bahkan berujung tidak selesai.

“Itu semua disebabkan oleh perencanaan yang buruk dan cenderung dipaksakan,” katanya.

Terkait rencana mengontrak rumah yang akan dijadikan rujab Bupati Donggala, menurutnya Azman itu jauh lebih efisien untuk dilakukan saat ini. Pasalnya, rumah jabatan saat ini belum layak huni. Bupati Donggala sudah mengecek langsung kondisinya, banyak yang bocor.

“Padahal biaya yang dipakai untuk rehab sebelumnya itu besar sekali. Bupati Donggala saat ini masih menunggu hasil audit BPK terkait rehab Rujab itu,” tegas Azman.

Terkait mobil dinas, menurutnya, itu sudah dianggarkan di masa pemerintahan sebelumnya, karena ada beberapa kendaraan yang sudah tidak layak digunakan. Jika memang itu layak untuk di ganti, Azman menilai tidak ada masalah.

Mobil dinas bupati yang tersisa saat ini tinggal dua unit, tipe Camry dan Alphard, dua-duanya mengalami kerusakan. Sampai sekarang, Bupati Donggala justru masih memakai mobil pribadinya untuk bertugas.

“Bupati mengajak Legislatif untuk bekerjasama melahirkan regulasi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah, agar kita tidak lagi tergantung dengan APBN,” tutup Azman. *