PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid atas nama pemerintah dan seluruh warga Boyaoge mengucapkan terima kasih kepada Hasan Aljufri yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor kelurahan dan bantaya Kelurahan Boyaoge ini.
Kantor kelurahan itu sendiri telah dibangun dan telah diresmikan oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, Rabu (20/09). Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Singgih B. Prasetyo dan pejabat lainnya.
Menurut Hadianto, tanpa hibah tersebut, Pemerintah Kota Palu akan sulit mewujudkan pembangunan Kantor Kelurahan Boyaoge.
“Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit,” katanya.
Seperti Kelurahan Baru, kata dia, karena tidak memiliki lahan, Pemkot Palu terpaksa membeli untuk membangun kantor kelurahan. Begitupun dengan Kantor Kelurahan Talise yang rencananya akan diresmikan Kamis (21/09) besok.
Hadianto berharap, dibangunnya kantor kelurahan yang baru ini, pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Boyaoge kepada masyarakat, semakin baik.
Hadianto meminta kepada masyarakat agar jangan ragu-ragu melaporkan apapun kepada lurah. Jika lurah tidak merespon, ia sendiri yang akan merespon lurahnya.
“Kenapa begitu, agar supaya lurah kita ini terbiasa melayani masyarakat. Supaya ketika saya tidak lagi jadi wali kota, kebiasaan itu sudah terbangun dan sudah menjadi budaya. Karena tahun 2024 masa jabatan saya sudah berakhir, olehnya masa satu tahun ini, gas memang lurahnya supaya terlatih dia melayani masyarakat,” jelasnya.
Hadi berpesan kepada lurah agar melayani masyarakat sebaik mungkin. Jangan sampai datang terlambat. Pukul 07.00 Wita, kata dia, lurah sudah duluan ke kantor, tanpa menunggu pegawai yang lain.
Kemudian, tambahnya, pukul 07.15 apel bersama pegawai dan pukul 07.30 memastikan pelayanan sudah dibuka. Pukul 08.30 Witam lurah keliling wilayah melihat keadaan.
“Kemudian didata dan dikomunikasikan dengan dinas terkait. Dilaporkan kepada camat, dikoordinasikan dengan dinas terkait. Kalau lambat respon, sampaikan kepada saya,” tegasnya.
Lanjut Hadi, untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, tidak perlu menunggu musrenbang, karena OPD-OPD juga bisa mengantisipasi jika ada kebutuhan yang mendesak.
Ia juga mengharapkan pencapaian retribusi dari para lurah. Hal ini dikarenakan biaya pengelolaan lingkungan itu tidak murah.
“Misalnya, kalau padat karya dinaikkan gajinya hingga Rp1 juta, berarti anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp45 miliar,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, biaya operasional sampah per tahun mencapai Rp35 miliar.
Apalagi, lanjut dia, ke depan Pemkot Palu berencana akan mengadakan dua model kantong plastik, warna hitam dan hijau, untuk setiap rumah.
Plastik warna hijau untuk sampah organik dan warna hitam untuk sampah non-organik, seperti botol plastik, kaleng, dan lain-lain.
“Ke depan sudah harus kita olah TPA dengan lebih ramah. Sampah kita harus betul-betul habis. Kalau tidak habis, kita akan pengembangan dan perluasan terus,” lanjutnya.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
