PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng agar bisa melakukan evaluasi kembali terhadap masalah pendidikan.
“Sebab pendidikan masa kini, adalah gambaran kondisi bangsa di masa depan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Kamis (02/05).
Menurutnya, momen Hari Pendidikan Nasional (Hardikas) ke-60 tahun 2024 ini, mestinya menjadi kesempatan pemerintah, khususnya Pemprov Sulteng untuk mengevaluasi program-programnya di bidang pendidikan.
Menurut anggota DPRD Sulteng yang sampai saat ini masih berstatus pengajar itu, sungguh ironis jika gubernur mencanangkan Program Sulteng Maju, tapi di sisi lain tidak didukung oleh program di bidang peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Beberapa waktu lalu, kami di DPRD Sulteng sempat dibuat tercengang, Ketika Dinas Pendidikan melaporkan sendiri bahwa serapan anggaran baru mencapai di bawah 30 persen. Walaupun kemudian katanya data itu salah ketik, tapi sampai sekarang kami belum terima update data, berapa sebenarnya serapan anggaran Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Olehnya itu, dalam rekomendasi Pansus LKPj, kepada Gubernur diharapkan dapat mengevaluasi dinas-dinas yang jumlah serapan anggarannya di bawah 50 persen, salah satunya adalah Dinas Pendidikan.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi sorotan adalah pemerataan bantuan ke sekolah-sekolah negeri. Dari hasil telaah Pansus LKPj, diperoleh data bahwa ada salah satu sekolah negeri di Kota Palu yang mendapatkan bantuan sampai lebih dari delapan paket dengan nilai yang lumayan.
“Ironinya, ada SMK Negeri di Luwuk, yang kondisi jauh memprihatinkan, tapi justru tidak mendapatkan bantuan. Sesama sekolah negeri saja, seperti ada kesan diskriminasi. Belum lagi kalau bicara soal perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” katanya. (RIFAY)
