PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola sangat berharap agar Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf dapat meluruskan pernyataan kepada masyarakat Sulteng melalui jumpa pers kepada media massa.
Pernyataan itu disampaikannya kepada ketua umum PB PMII Aminuddin Ma’ruf bersama fungsionaris pengurus dan jajaran ikatan alumni PMII yang datang meminta maaf di rumah jabatan gubernur, Rabu petang.
“Tolong kalau boleh, jumpa pers, klarifikasi sambutan itu, seperti yang anda sampaikan yang tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ulama, umat dan rakyat sulteng secara keseluruhan,” kata gubernur.
Menurut gubernur hal yang paling disayangkannya yakni pernyataan tanah Tadulako merupakan pusat gerakan anti negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Anti NKRI itu kata gubernur, bukan hanya menyinggung ummat islam saja, tetapi agama-agama yang lain di Sulteng.
“Saya minta ini yang perlu diluruskan, agar supaya tidak ada permasalahan lain yang muncul,” ujarnya.
Apalagi kata gubernur, saat ini pengurus PMII sedang melaksanakan musyawarah, karena yang ditakuti dengan persoalan itu, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saya minta ini cepat selesai, karena saat ini sedang kongres, supaya ini bisa berjalan aman, lancar dan tidak ada gesekan-gesekan,” ujarnya lagi.
Pada prinsipnya gubernur sebagai kepala daerah tidak sudah menerima permohonan maaf tersebut, namun yang terpenting adalah permohonan maaf langsung kepada seluruh masyarakat Sulteng.
“Bapak Presiden sengaja kami membuat, melaksanakan kongres kesembilan belas di Tanah Tadulako, di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tema Meneguhkan Konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban. Di tanah ini, katanya, adalah Pusat dari gerakan radikalisme Islam. Di tanah ini, katanya, adalah pusat dari gerakan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Petikan sambutan ketua PB PMII Aminuddin Ma’ruf itu membuat gerah sejumlah elemen masyarakat Provinsi Sulawesi, karena dianggap telah menyingung masyarakat Sulawesi Tengah.
Sambutan itu disampaikan Aminuddin Ma’ruf dihadapan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menko PMK Puan Maharani dan Menristek Dikti Mohamad Nasir dan sejumlah menteri serta pejabat negara lainnya. (FAUZI)
