PALU – Belasan orang yang mengatasnamakan Gerakan Indonesia Muda melakukan unjuk rasa di Jakarta, Rabu (11/01). Aksi unjuk rasa tersebut terkait adanya penolakan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura untuk melantik Novalina sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Saat berunjuk rasa, massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan “Sekdaprov Pilihan Jokowi Ditolak Gubernur Sulteng Belagu”, “Gubernur Sulteng Sok Jagoan” dan sejenisnya.
Menurut Ketua Relawan Sangganipa Sulteng, Irfan Denny Pontoh, hal itu menjadi bukti nyata politik adu domba yang sarat provokasi dan propaganda.
Menurut Irfan, aksi segelintir orang itu sangat bertendensi adu domba kekuasaan pemda dan pemerintah pusat, sarat ambisi, melecehkan wibawa dan karakter pemimpin Sulteng dan sama sekali tidak mencerminkan intelektualitas.
“Tidak ada pemahaman bahwa proses dan mekanisme pengusulan dan pengangkatan Sekretaria Daerah Provinsi murni merupakan wilayah birokrasi yang menjadi kewenangan Gubernur, Mendagri dan Presiden,” katanya, tadi malam.
Irfan menengarai ada aktor politik yang bermain di belakang aksi belasan orang itu. Hal itu tercermin dari provokasi dan propaganda aksi politik adu domba yang sengaja membenturkan Gubernur dengan Mendagri dan Presiden.
Irfan mengatakan, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura memiliki pengalaman panjang sebagai politisi, baik sebagai Ketua DPRD Kota Palu, Anggota DPRD Sulteng, Wali Kota Palu, hingga Gubernur.
Dengan pengalaman itu, Irfan meyakini Gubernur Sulteng sangat memahami bahwa sebagai kepala pemerintahan dirinya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
“Dan sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPRD sebagaimana amanat PP 108 Tahun 2000 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menjadi aneh dan cenderung tendensius kalo ada yang menuding Pak Gubernur membangkang, bahkan dituduh menantang Presiden dan Mendagri,” tegas Irfan.
Irfan menegaskan, unjuk rasa itu harus diseriusi karena tudingan dan tuduhan tak berdasar itu disampaikan terbuka dan telah melecehkan wibawa dan kehormatan pemimpin Sulteng.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, wajar dan patut kalo pak Gub mempertanyakan dan mengkonsultasikan ke pemerintah pusat terkait pengangkatan Sekdaprov Sulteng, yang faktanya tidak sesuai usulan dan pertimbangan beliau sebagai user, kok itu dituding membangkang,” katanya.
Ditambahkan, terbukti dalam konteks mempertanyakan dan mengkonsultasikan hal prinsip itu, Gubernur Sulteng telah bertemu Mendagri, Mensesneg dan sejumlah pejabat lainnya, dan sudah ada komitmen dan solusinya.
“Lalu di mana pembangkangannya. Aksi itu justru ibarat menepuk air di dulang menampar muka sendiri, yang membangkang terhadap keinginan dan harapan pak Gub sebagai user, sebetulnya siapa. Coba koreksi diri,” ucap irfan.
Sebagai Ketua Relawan Sangganipa, Irfan meyakini langkah dan kebijakan Gubernur Sulteng hingga mempertanyakan dan mengkonsultasikan soal SK pengangkatan Sekdaprov karena mempertimbangkan benar soal kapasitas, atitude, kondite, termasuk rekam jejaknya.
Ia berharap, Sekprov yang mendampingi Gubernur Rusdy Mastura ke depan, harus benar-benar steril secara politik dan memilikirekam jejak yang baik, sehingga bisa fokus bekerja untuk membantu Gubernur dalam upaya pencapaian program dan visi misi daerah.
Ia berharap, kerja dan prestasi yang telah dicapai Gubernur Rusdy Mastura dan jajarannya selama kurun waktu tahun 2021-2022, dapat lebih meningkat jika Gubernur didampingi Sekprov yang tepat.
Pihaknya mencatat ada 10 prestasi besar yang telah dicapai Gubernur Rusdy Mastura selama tahun 2022 yaitu peningkatkan fiskal daerah melalui peningkatan PAD.
“Sebelumnya sebesar Rp900 miliar meningkat menjadi Rp1,5 miliar dan target tahun 2023 sebesar Rp1,71 triliun,” katanta.
Selanjutnya , tata kelola pemerintahan melalui peningkatan nilai SAKIP dari B ke BB, pertumbuhan pembangunan Sulteng sebesar 19,13 persen, IPM sangat baik sebesar 70,28, investasi nomor dua terbesar di Indonesia mencapai Rp200 triliun, peringkat sembilan nasional penyumbang surplus beras, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran menurun.
Kemudian, kualitas pelayanan publik meningkat, percepatan pembangunan dan sektor lainnya serta percepatan penyelesaian masalah-masalah agraria.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
