PALU — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus sepenuhnya berbasis data. Dalam arahannya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (3/3/2026), ia menempatkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.
Di hadapan para kepala OPD, Gubernur menekankan bahwa perencanaan tanpa data yang kuat tidak lagi bisa ditoleransi. Ia mengungkapkan telah meluangkan waktu bersama jajaran perangkat daerah, termasuk di akhir pekan, untuk membedah data hingga ke detail paling rinci demi memastikan kebijakan benar-benar sesuai kondisi lapangan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Hasil pendalaman tersebut menunjukkan adanya korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Wilayah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih besar. Di Kota Palu, misalnya, angka kemiskinan relatif rendah, tetapi jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah masih tinggi. Sebaliknya, di sejumlah kabupaten lain, kepemilikan rumah relatif baik, namun kualitas hunian yang tidak layak menjadi faktor pendorong tingginya kemiskinan.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” tegas Gubernur.
Menurutnya, fokus pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Penanganan rumah tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga terintegrasi dengan program ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun dapat dicapai.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Terkait pembiayaan sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH, Gubernur memastikan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah telah sepakat menjalankan skema gotong royong. Pembiayaan akan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam waktu dekat, ia akan mengundang seluruh bupati dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional. Ia menegaskan bahwa setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid, seluruh kebijakan dan penganggaran harus mengacu pada satu sumber data yang sama.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi, validasi data RTLH akan melibatkan perguruan tinggi maupun konsultan profesional. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Menutup arahannya, Gubernur kembali mengingatkan urutan kerja yang harus dipahami seluruh OPD, yakni data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedekatan sosial dengan masyarakat melalui berbagai agenda kebersamaan, termasuk rencana pelaksanaan buka puasa bersama secara massal dalam waktu dekat.***
