PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, mengklaim adanya penurunan angka kemiskinan selama dua periode ia memimpin daerah ini.
Saat ini, angka kemiskinan di Sulteng sudah berada di angka 13 persen, turun beberapa persen sejak ia menjabat sebagai gubernur.
Di awal menjabat, kata Longki, angka kemiskinan Sulteng masih di kisaran 18 persen dan berhasil diturunkan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut belum sesuai target dalam programnya, pada masa awal menjabat. Demikian halnya dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
“Angka kemiskinan tidak tercapai target di 10 persen. Tapi di awal masih 18 persen,” kata Longki saat menghadiri rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulteng Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (25/05).
Di daerah ini, kata dia, banyak masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan tinggi, terutama yang ada di wilayah terpencil pada enam kabupaten.
“Untuk itu saya menaruh harapan, ke depan kiranya perhatian kita dapat lebih fokus untuk memberikan perhatian kepada saudara tersebut,” katanya.
Pada kesempatan itu, Longki juga menyampaikan harapannya kepada semua pihak agar dapat memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih agar pelaksanaan pemeritahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, mengatakan, saat ini Sulteng berada di peringkat 25 secara nasional.
Ia pun menguraikan tingkat kemiskinan di Sulteng yang saat ini berada di angka 13,06 persen, masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,22 persen pada tahun 2019 dan 10,19 persen di tahun 2020.
“Pengangguran terbuka meningkat, namun lebih baik dari nasional. IPM Tahun 2020 juga naik 69,55, namun masih di bawah IPM nasional yang sebesar 71,95,” katanya. (RIFAY)
